SuaraBali.id - Dewa Made Indra, Sekretaris Daerah Provinsi Bali menanggapi beberapa usulan terkait penanganan pandemi. Yaitu menyamaratakan persyaratan tes, baik untuk penumpang pesawat dan penumpang melalui jalur darat menggunakan tes rapid antigen. Serta tes swab gratis di Bandara Ngurah Rai.
Dikutip dari BeritaBali.com, jejaring SuaraBali.id, soal penyamarataan tes rapid antigen, ia menyatakan pemerintah pusat mengatur pembedaan pemberlakukan tes Covid-19 bagi kedua jenis penumpang, angkutan udara dan darat.
Sudut pandangnya, penumpang pesawat dari kalangan yang lebih mampu semestinya dengan biaya swab berbasis PCR tidak merasa keberatan.
Sedangkan untuk penerapan tes rapid berbasis antigen bagi penumpang jalur darat, tidak semua penumpang di jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk adalah wisatawan. Contohnya pedagang. Sehingga tes kesehatan dengan PCR akan sangat membebani mereka.
"Ini pertimbangan kemanusiaan, tetapi tidak mengurangi upaya pencegahan, konteksnya itu. Dan kami menuruti garis kebijakan nasional," katanya saat jumpa pers perubahan Surat Edaran Gubernur No 2021 tahun 2020 di Kantor Dinas Kominfo provinsi Bali, Kamis (17/12/2020).
Terkait angka kerugian yang diprediksi akibat pemberlakukan wajib tes PCR ini dengan adanya banyaknya pembatalan wisatawan ke Bali, Dewa Made Indra menegaskan jika memang benar hal itu merupakan risiko yang dipilih dalam setiap kebijakan. Dibandingkan melonggarkan kebijakan untuk membuka pintu selebar-lebarnya, namun pada akhirnya terjadi pelonjakan kasus Covid-19 sehingga menimbulkan biaya yang lebih besar lagi.
"Sekali lagi setiap pilihan kebijakan harus ada cost yang harus dibayar dan manfaat yang bisa diterima," tukasnya dan menyebutkan keputusan jalan tengah ini sebelumnya sudah dikalkulasi baik dari sisi risiko biaya dan manfaatnya.
Terkait usulan diadakan tes swab gratis, ia menjawab hal ini dilakukan jika memang ada anggaran yang cukup dari pemerintah provinsi.
Kenyataannya, saat ini dalam situasi pandemi Covid-19, Pemprov Bali mengalami defisit keuangan yang cukup besar.
Baca Juga: Siap-siap, Warga yang Keluar-Masuk Jakarta Akan Dites Rapid Antigen Acak
"Masalahnya kita mampu tidak? PCR itu dari harga resmi yang dikeluarkan pemerintah Rp900 ribu, kita hitung berapa ratus ribu orang yang akan ke Bali, do you have money for it? Kami setuju saja tapi apa kita punya cukup uang untuk itu?" pungkasnya.
Berita Terkait
-
Kekayaan Sekda Pekalongan Mohammad Yulian Akbar Terungkap Usai OTT KPK, Tembus Rp3 Miliar
-
Biodata dan Agama Mohammad Yulian Akbar, Sekda Pekalongan Dicokok KPK Bersama Fadia Arafiq
-
Teka-Teki Penundaan Rakor Sekda Terungkap! Tito Karnavian Beberkan 2 Alasan Utama
-
Eks Sekda: Selama di Solo Jokowi Tak Pernah Ikut Reuni UGM, Teman Kampus Juga Tak Ada
-
Tok! KPK Umumkan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah Jadi Tersangka
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
Terkini
-
Begini Praktik Curang di Hari Pertama UTBK SNBT 2026
-
Stop 'Open Dumping'! Menteri LH Ancam Pidana Penjara hingga 15 Tahun bagi Pemda Bandel
-
BRI Catat 43% Karyawan Perempuan, Capai 36.000 dari Total 86.000 Pekerja
-
Tiga Perempuan Dalam Jajaran Pemimpin BRI Cetak Prestasi di Infobank 500 Most Outstanding Women 2026
-
BRI Perkuat Keuangan Berkelanjutan: Salurkan Rp93,2 Triliun untuk Pembiayaan Ramah Lingkungan