- Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi sembilan belas WNA karena melanggar izin tinggal dan melakukan tindak pidana.
- Kantor Imigrasi Denpasar memulangkan lima warga negara asing akibat kelebihan izin tinggal serta pelanggaran hukum di Bali.
- Seluruh tindakan deportasi tersebut dilaksanakan secara bertahap oleh jajaran Imigrasi Bali sepanjang periode akhir Oktober hingga November.
Lima WNA yang dideportasi terdiri atas AJV, warga negara Prancis, yang mengalami overstay lebih dari 60 hari. Ia dipulangkan pada 5 November 2026 melalui rute Denpasar–Paris.
Berikutnya, AS (29), warga negara Rusia, dideportasi pada 6 November melalui rute Denpasar–Moskwa karena diduga terlibat dalam aktivitas prostitusi ilegal.
AJAO (63), warga negara Australia, juga dideportasi pada 7 November melalui rute Denpasar–Perth. Penindakan dilakukan karena yang bersangkutan mengalami overstay dan menolak membayar denda yang telah ditentukan.
Sementara itu, JN (35), warga negara Uganda, dipulangkan melalui rute Denpasar–Entebbe pada 7 November atas dugaan keterlibatan dalam praktik prostitusi ilegal.
Baca Juga:21 Tuntutan BEM Se-Bali, DPRD Janji Bentuk Tim Khusus
WNA lainnya, LML (32), warga negara Belgia, dideportasi pada 8 November melalui rute Denpasar–Brussel.
Ia dinilai melakukan kegiatan berisiko yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta tidak mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.
Adapun dua WNA yang dipindahkan ke Rudenim Denpasar masing-masing berinisial BDC (32), warga negara Nigeria, dan CYA (31), warga negara Ghana.
Keduanya mengalami overstay masing-masing selama 120 hari dan 54 hari.
Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, R. Haryo Sakti, menegaskan setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.
Baca Juga:Bule Kongo Sikat Motor Bule Amerika Senilai Rp47 Juta di Ubud
"Penegakan hukum keimigrasian akan terus dilakukan secara konsisten terhadap orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran. Imigrasi Bali memastikan bahwa keberadaan orang asing di Bali tetap memberikan manfaat tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku," ujarnya.
Ia menambahkan, penindakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Imigrasi menjaga ketertiban di Bali, sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Kontributor : M Dafi
