- Aliansi BEM Se-Bali Dewata Dwipa menyampaikan 21 tuntutan kepada DPRD Bali di Denpasar pada Selasa, 10 November 2026.
- DPRD Bali dan Pemprov Bali berkomitmen menangani berbagai persoalan infrastruktur, ekonomi, hingga pendidikan secara bertahap melalui tim khusus.
- Mahasiswa meminta pemerintah daerah memberikan jawaban tertulis atas seluruh tuntutan tersebut dalam waktu maksimal 14 hari.
SuaraBali.id - DPRD Provinsi Bali berkomitmen menindaklanjuti 21 tuntutan Aliansi BEM Se-Bali Dewata Dwipa yang mencakup persoalan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, lingkungan hidup, hingga transparansi pemerintahan.
Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya mengatakan, berbagai aspirasi mahasiswa akan ditangani secara bertahap dengan melibatkan organisasi mahasiswa, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Salah satu langkah yang ditawarkan adalah membentuk tim khusus untuk menyusun prioritas penyelesaian persoalan berdasarkan tingkat urgensi dan kondisi di lapangan.
"Jika boleh dan tawaran ini diterima, kami akan membentuk tim untuk melaksanakan ini dan berkomunikasi, kita FGD sama-sama, yang mana mesti diselesaikan secara berkala, yang mana diselesaikan secepat-cepatnya," kata Dewa Made Mahayadnya saat menerima audiensi mahasiswa di Denpasar, Selasa 10 November 2026.
Baca Juga:Bule Kongo Sikat Motor Bule Amerika Senilai Rp47 Juta di Ubud
Ia menyatakan DPRD Bali mendukung aspirasi mahasiswa sebagai bagian dari upaya mendorong perbaikan pembangunan daerah.
Melalui tim khusus dan forum diskusi kelompok terarah (FGD), DPRD ingin menyusun rencana aksi bersama sekaligus menentukan jadwal penanganan setiap persoalan.
Anggota DPRD dari masing-masing daerah pemilihan juga akan dilibatkan untuk memantau kondisi fasilitas publik dan memastikan kebutuhan masyarakat di wilayahnya terakomodasi.
Selain itu, DPRD Bali membuka akses terhadap laporan tahunan badan anggaran agar mahasiswa dapat ikut mengawasi alokasi dan realisasi anggaran pembangunan daerah.
Pemprov Bali Siapkan Perbaikan Jalan dan Penerangan
Baca Juga:Lampu Menyala Siang Hari Jadi Incaran Komplotan Pembobol Rumah
Menanggapi tuntutan mahasiswa terkait infrastruktur, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRKIM) Bali, Nusakti Yasa Wedha, menyatakan telah berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Dinas Perhubungan.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan kerusakan jalan dan fasilitas penerangan yang menjadi sorotan mahasiswa.
"Saya sudah koordinasi tadi dengan balai jalan dan dinas perhubungan untuk bisa segera ditangani, kita akan tangani ya," ujarnya.
Nusakti menjelaskan, anggaran perbaikan sarana jalan telah dialokasikan melalui APBD reguler maupun APBD perubahan.
Meski beberapa titik yang disorot merupakan jalan strategis berstatus jalan nasional, Pemprov Bali memastikan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait agar penanganannya menjadi prioritas.
Mahasiswa Ajukan 21 Tuntutan
