- Aliansi BEM Se-Bali Dewata Dwipa menyampaikan 21 tuntutan kepada DPRD Bali di Denpasar pada Selasa, 10 November 2026.
- DPRD Bali dan Pemprov Bali berkomitmen menangani berbagai persoalan infrastruktur, ekonomi, hingga pendidikan secara bertahap melalui tim khusus.
- Mahasiswa meminta pemerintah daerah memberikan jawaban tertulis atas seluruh tuntutan tersebut dalam waktu maksimal 14 hari.
Aspirasi tersebut disampaikan Aliansi BEM Se-Bali Dewata Dwipa dalam aksi memperingati Hari Pahlawan di Kantor DPRD Bali, Selasa.
Koordinator Lapangan aksi, I Putu Oka Darmawan, mengatakan momentum Hari Pahlawan dimanfaatkan mahasiswa untuk mendorong perubahan nyata dalam pembangunan daerah.
"Kami ingin hari pahlawan ini bukan sebagai peringatan semata, tapi sebuah aksi yang mengingatkan bahwa hari pahlawan untuk melawan," kata mahasiswa Politeknik Negeri Bali tersebut.
Sebanyak 21 poin tuntutan yang disampaikan mahasiswa mencakup sejumlah persoalan strategis.
Baca Juga:Bule Kongo Sikat Motor Bule Amerika Senilai Rp47 Juta di Ubud
Di sektor infrastruktur dan ekonomi, mahasiswa mendesak perbaikan jalan rusak, pembenahan drainase, penanganan kemacetan, pemerataan akses air bersih di Jimbaran, serta perlindungan terhadap petani dan pedagang pasar tradisional.
Pada sektor pendidikan dan ketenagakerjaan, tuntutan meliputi pemerataan fasilitas sekolah di wilayah pedesaan, perlindungan tenaga pendidik, serta evaluasi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali.
Mahasiswa juga menyoroti persoalan lingkungan, khususnya evaluasi pembangunan di kawasan resapan air, pengelolaan sampah di TPA Suwung, serta penegakan hukum terhadap berbagai kasus kejahatan sosial.
Mahasiswa Minta Jawaban Tertulis Maksimal 14 Hari
Untuk memastikan seluruh aspirasi tidak berhenti pada audiensi, aliansi mahasiswa mengusulkan mekanisme pengawasan dengan tahapan waktu yang jelas.
Baca Juga:Lampu Menyala Siang Hari Jadi Incaran Komplotan Pembobol Rumah
Mahasiswa meminta Pemprov Bali dan DPRD Bali memberikan jawaban tertulis atas seluruh tuntutan maksimal 14 hari setelah penyampaian aspirasi.
Selanjutnya, penyusunan rencana kerja berbasis lokasi ditargetkan rampung dalam 30 hari.
Hasil pelaksanaan dan tindak lanjut aspirasi kemudian diminta dipaparkan secara terbuka pada hari ke-95.
Tahapan tersebut diharapkan menjadi instrumen pengawasan publik agar komitmen pemerintah daerah dan DPRD dapat diukur berdasarkan perkembangan nyata di lapangan.
