- Kota Mataram batasi pembuangan sampah TPA harian jadi sekali ritase, padahal produksi mencapai 200 ton per hari.
- Masyarakat wajib pilah sampah organik (kantong putih) dan anorganik (kantong hitam) untuk bisa diangkut petugas.
- Sanksi bagi pelanggar, termasuk hotel dan restoran, adalah sampah tidak diangkut; sosialisasi dilakukan segera tanpa seremoni.
SuaraBali.id - Pembatasan pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) membuat Kota Mataram harus mencari solusi. Pasalnya, jumlah produksi sampah di Kota Mataram yaitu mencapai 200 ton per hari.
Pemerintah Provinsi NTB membatasi pembuangan sebanyak satu kali ritase dalam sehari.
Dimana, dalam kondisi normal pembuangan sampah ke TPA itu sebanyak empat kali ritase dalam sehari.
Bahkan dalam kebijakan yang muncul pembuangan sampah tidak bisa dilakukan ke TPA jika belum ada pemilihan.
Baca Juga:Kapasitas Tempat Pembuangan Sampah di Lombok Barat Menipis
Sehingga yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram saat ini yaitu masyarakat diwajibkan untuk memilah sampah dari rumah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Nizar Denny Cahyadi mengatakan masing-masing rumah tangga harus memilah sampah menggunakan kantong plastik warna hitam dan putih.
Dimana, untuk kantong plastik warna putih untuk sampah organic atau sampah yang mudah terurai.
Sedangkan untuk kantong plastik warna hitam untuk sampah an organic atau sampah yang berasal dari non alami.
Dimana, sampah yang tidak mudah terurai di alam. Misalnya, botol plastic, gelas plastic, kardus, kaleng minuman dan beberapa sampah lainnya.
Baca Juga:BRI Perkuat Gerakan Yok Kita Gas untuk Atasi Sampah Plastik
“Kantong plastiknya beli sendiri oleh masyarakat,” katanya Jumat (19/11).
Ia mengatakan, sampah yang tidak dipilah dari rumah tangga maka tidak akan diangkut oleh petugas.
Hal ini sebagai salah satu cara mengatasi kedaruratan sampah yang terjadi di Kota Mataram.
“Kita tidak pakai launching. Kelurahan Cakra sudah ada yang mulai pemilahan. Juga sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Instruksi ini sudah menyebar dan tidak pakai ceremony langsung action,” katanya.
Camat hingga masing-masing lingkungan ikut terlibat aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk bisa memilah sampah.
Kepala lingkungan diminta ikut melakukan edukasi kepada masyarakat sampah-sampah yang harus dipisah.
“Ikut mensosialisasikan kepada masyarakat apa dan bagaimana mereka memilah. Apa saja yang harus dipilah,” katanya.
Ia menegaskan, sanksi yang akan diterapkan jika masyarakat tidak memilah sampah yaitu tidak akan diangkut.
Tidak hanya berlaku untuk rumah tangga, melainkan juga hotel, restoran dan kafe.
“Ini instruksi yang baru dan kita sedang sosialisasikan dan belum genap seminggu,” tegasnya.
Sementara itu, salah seorang warga Kelurahan Cakranegara, I Gusti Ayu Pradnya Premasita mengatakan dirinya sudah mulai memilah sampah.
Namun dirinya untuk sementara ini belum memiliki kantong plastik warna putih, maka digantikan dengan karung.
“Pakai karung yang sampah organik dulu. Belum ada kantong plastik putih,” katanya.
Ia mengatakan, pemilahan sampah ini katanya berdasarkan selebaran yang berisi instruksi walikota yang diberikan petugas sampah.
“Dapat selebaran tadi ini. Tiba-tiba ada di halaman rumah untuk pilah sampah,” ungkapnya.
Sita sapaan akrabnya mengakui untuk tahap awal pelaksanaannya terasa ribet. Namun program pemilahan sampah sebenarnya sudah semestinya dilakukan sejak lama.
Menurutnya, persoalan sampah di Kota Mataram tidak bisa dibebankan ke satu pihak saja, apalagi dengan volume sampah rumah tangga yang terus bertambah setiap hari.
“Soal sampah ini kan masalah kita semua. Harusnya dari dulu sudah mulai pilah sampah dari rumah, bukan baru sekarang,” ujar Sita.
Ia berharap program pilah pilih sampah ke depan bisa terus berjalan dan tidak hanya digalakkan ketika tempat pembuangan akhir sudah penuh.
Kontributor: Buniamin