- KPK menyelidiki dugaan korupsi tambang emas ilegal di Lombok Barat dengan memeriksa sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat.
- Penyelidikan yang mencakup pemeriksaan saksi di Mataram ini berawal dari peninjauan lapangan bersama Gakkum LHK Jabalnusra pada Oktober 2024.
- DLHK NTB mendata 25 titik tambang ilegal seluas 98,19 hektare di Sekotong dengan estimasi omzet mencapai Rp90 miliar per bulan.
SuaraBali.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam aktivitas pertambangan emas ilegal di kawasan perbukitan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Penyelidikan saat ini difokuskan pada pengumpulan keterangan dari sejumlah pihak, termasuk tokoh masyarakat dan pejabat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
"Untuk itu (kasus tambang), masih penyelidikan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui sambungan telepon dari Mataram, Selasa (17/11).
Budi menjelaskan, penyidik masih meminta keterangan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut.
Baca Juga:WN Amerika Promosikan Lahan di Kintamani Bangli
"Kami masih fokus permintaan keterangan," ujarnya.
Ia membenarkan sejumlah pihak yang dimintai keterangan berasal dari kalangan tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah daerah setempat.
"Ya, ada beberapa pihak (termasuk tokoh masyarakat dan pejabat Lombok Barat)," katanya.
Dalam rangkaian penyelidikan, KPK telah meminta keterangan sejumlah saksi di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB, Kota Mataram.
Mereka di antaranya mantan Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun yang diperiksa pada awal Agustus 2026. Sehari sebelumnya, KPK juga meminta keterangan mantan Asisten II Sekretariat Daerah Lombok Barat, Rusditah.
Baca Juga:15 WNA Malaysia Jadi Admin Pinjol di Bali
25 Titik Tambang Ilegal Terdata
Penyelidikan KPK terhadap aktivitas tambang emas di Sekotong bermula dari peninjauan lapangan bersama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Gakkum LHK Jabalnusra) pada awal Oktober 2024.
Peninjauan dilakukan di sejumlah lokasi perbukitan Sekotong yang diduga mengandung konsentrat logam mulia berupa emas.
Dalam kegiatan tersebut, KPK bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB memasang papan pengawasan di sejumlah titik pertambangan sebagai bagian dari upaya pengawasan aktivitas tambang yang diduga tidak memiliki izin.
Berdasarkan pendataan DLHK NTB, terdapat 25 titik tambang ilegal di kawasan Sekotong dengan luas keseluruhan mencapai 98,19 hektare.
Lokasi pertambangan tersebut tersebar di Desa Buwun Mas, Desa Pelangan, dan Desa Persiapan Blongas.