- Gubernur Bali mengadukan maraknya investasi asing yang mengambil alih usaha kerakyatan seperti rental, serta manipulasi kapasitas usaha pariwisata di Bali kepada Wamen Investasi.
- Pengendalian investasi diajukan melalui evaluasi investasi di atas Rp10 miliar, perlindungan UMKM, serta pelarangan alih fungsi lahan produktif termasuk sawah di Bali.
- Pemerintah pusat berkomitmen menertibkan investor nakal dengan pencabutan izin ratusan kasus, serta berencana membuka desk khusus pelayanan perizinan untuk Bali.
“Kita harus menyeimbangkan sekaligus menertibkan para pemodal asing agar tidak hanya berbisnis, tetapi juga memberi kontribusi nyata untuk daerah dan negara,” kata dia melanjutkan.
Melihat kondisi yang terjadi di Bali, Wamen Investasi dan Hilirisasi menyampaikan rencana pembukaan desk khusus pelayanan perizinan untuk Bali, guna mempercepat konsolidasi antara pemerintah pusat dan Pemprov Bali.
Desk ini akan menjadi kanal koordinasi penerbitan dan penertiban izin yang selama ini dianggap masih menyisakan sejumlah permasalahan teknis di lapangan.
“Konsolidasi pusat dan daerah harus cepat, perizinan berisiko, termasuk yang melalui platform OSS harus lebih terarah, terukur, dan dipercepat,” kata dia.
Baca Juga:Bagaimana Nasib Lift Pantai Kelingking, Gubernur Bali: Saya Tidak Takut Investor!
Wamen Todotua mengakhiri kunjungan ini dengan kesepahaman untuk memperkuat sinergi pusat-daerah dalam memastikan investasi yang masuk ke Bali lebih bersih, tertib, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
