- Pabrik beton di Denpasar disegel DPRD Bali karena menyalahi izin tata ruang dan perizinan.
- Lokasi pabrik berada di zona perdagangan jasa, bukan industri, dan izinnya baru sebatas NIB.
- Pihak pabrik akan berkoordinasi dengan pusat untuk melengkapi izin agar bisa beroperasi kembali.
SuaraBali.id - Sidak dilakukan Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan DPRD Provinsi Bali pada perizinan bangunan yang ada di Denpasar.
Dalam sidak tersebut, sebuah pabrik beton siap pakai yang ada di Desa Pemogan, Denpasar Selatan disegel karena belum memenuhi syarat perizinan dan menyalahi izin.
Pabrik beton tersebut berlokasi tepat di Jalan Bypass Ngurah Rai dan berdekatan dengan kawasan Tahura.
Dalam pertemuan antara DPRD dan pihak pabrik, diketahui jika pabrik tersebut menyalahi status lahan yang ada.
Baca Juga:Indonesia Pulangkan 2 WN Inggris, Satu Terpidana Mati yang Ditahan di Bali
Dalam RT/RW Provinsi Bali, lingkup tanah yang menjadi lokasi pembangunan pabrik itu seharusnya digunakan untuk perdagangan jasa, sementara pabrik tersebut sudah masuk dalam kategori industri.
Selain itu, diketahui dari Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Bali jika pabrik tersebut belum memenuhi syarat perizinan.
Dalam Online Single Submission (OSS) yang dikelola pemerintah pusat, pabrik tersebut baru memenuhi Nomor Induk Berusaha (NIB).
Sementara, syarat perizinan lain seperti Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) belum dipenuhi.
“Pabrik semen ini hitungannya sudah melanggar terhadap daerah, zona. Ini kan bukan zona industri tapi terbangun,” ujar Sekretaris Pansus, I Dewa Nyoman Rai saat ditemui di lokasi, Kamis (23/10/2025).
Baca Juga:5 Rekomendasi Lapangan Padel Terbaik di Bali Mulai Canggu Sampai Sanur
“Kedua, OSS-nya hanya ada NIB, itu normatif tapi selama NIB itu tidak memenuhi persyaratan apa yang menjadi tujuan daripada pembangunan pabrik ini dibangun termasuk perjalanan OSS itu sudah bantah di hukum,” tambah dia.
Rai juga menambahkan jika sistem OSS yang berlaku justru membatasi kewenangan dari tingkat daerah hingga desa.
Hal itu pasca kepala desa dan kelihan banjar di lokasi tidak mengetahui pembangunan tersebut hingga beroperasi.
“Karena itu melalui beberapa proses termasuk selama ini kan OSS ini salah kaprah. Pak Perbekel dan Lurah kadang-kadang tidak tahu,” papar dia.
“Usaha-usaha yang lewat OSS harus ada NIB, PKKPR, ada rekomendasi dari forum penataan tata ruang kodya,” imbuhnya.
Sementara itu, pekerja operasional pabrik tersebut menjelaskan jika pabrik tersebut baru beroperasi sejak Juli 2025 lalu.
