SuaraBali.id - Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB kini tak lebih dari sisa-sisa reruntuhan, setelah dihantam amuk massa demonstran anarkis pada Sabtu (30/8) siang.
Kondisi kerusakan terpantau sangat parah dan masih berantakan, menyisakan corengan hitam yang mendalam pada infrastruktur demokrasi daerah.
Pada Senin pagi ini, penampakan gedung tersebut mulai dari depan pintu masuk hingga ke seluruh area bekas gedung yang terbakar, telah dipasangi garis polisi.
Sebuah tenda besar milik BPBD juga terpasang di halaman parkir, menjadi simbol darurat di tengah kehancuran.
Baca Juga:Imbauan Darurat FKUB Bali: Jaga Bali dari Demo Anarkis, Pariwisata Jadi Taruhan
Namun arus lalu lintas di Jalan Udayana, lokasi gedung dewan, justru terpantau sangat lancar, seolah kontras dengan tragedi yang baru saja terjadi.
Meskipun demikian, semangat kerja tak surut.
Sejumlah aparat keamanan dari TNI dan Polri terlihat berjaga-jaga di depan pintu gerbang, sementara para pegawai dari sekretariat dewan tetap masuk kerja seperti biasa.
Mereka bahu-membahu membawa keluar sisa-sisa dokumen serta barang-barang yang masih bisa diselamatkan dari dalam gedung.
Namun, pemandangan di luar dan dalam gedung menguak keparahan situasi karena sejumlah lembaran kertas dokumen, bekas pecahan kaca, genteng berserakan di mana-mana."
Baca Juga:Ketua DPRD NTB Akan Bangun Tenda untuk Kantor Sementara
Sementara itu hawa panas sisa dari kobaran api masih menyengat menyelimuti gedung dewan yang mengisyaratkan betapa dahsyatnya jilatan si jago merah.
Ruangan-ruangan vital seperti fraksi, komisi, hingga ruangan Ketua dan Wakil Ketua DPRD di lantai satu dan dua, termasuk ruangan paripurna di lantai tiga, kondisinya sangat parah akibat ludes dilalap di jago merah.
Menurut Hendra Saputra, Sekretaris DPRD NTB, yang ditemui di halaman gedung, mengakui kerusakan parah pada bangunan tersebut.
"Sejumlah tempat yang bisa dijadikan sebagai kantor sementara anggota dewan,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.
Mengantisipasi kebutuhan operasional, Hendra menjelaskan bahwa untuk menunjang kerja-kerja anggota dewan seperti rapat komisi, pimpinan, dan paripurna, mereka akan meminjam sejumlah ruangan di Kantor Gubernur NTB.
Meski diterpa bencana, Hendra memastikan bahwa kerja-kerja anggota dewan dan ASN di lingkungan dewan tidak akan terganggu.
