Menurutnya untuk menyelesaikan peraturan daerah tersebut cukup rumit karena melibatkan banyak hal seperti penentuan sanksi dan tarif.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Bali I Wayan Disel Astawa menambahkan permintaan dewan agar perwakilan sopir pariwisata lokal terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan daerah.
Penentuan tarif yang tepat adalah yang terpenting sehingga persaingan dengan transportasi online terjaga dengan sehat.
“Biar tidak salah memutuskan tarif sepihak, harus mendapatkan masukan masing-masing paguyuban karena ada online dan konvensional jadi masing-masing harus memberikan masukan untuk ditetapkan di perda,” ujar Disel. (ANTARA)
Baca Juga:Buntut Koster Tak Ikut Retreat Prabowo, Begini Prediksi Nasib Bali Ke Depan
- 1
- 2
