SuaraBali.id - Kelangkaan hingga kenaikan harga minyak goreng yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan dituding menjadi faktor menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya meyakini hal tersebut mempengaruhi persepsi publik terhadap pemerintahan yang dibuktikan dari survei terbaru dari lembaga survei Indikator Politik. Dari hasil survei lembaga tersebut, tingkat kepuasan publik hanya 59,9 persen.
"Pastilah ada yang mempengaruhinya. Baik dari dalam maupun dari luar. Yang paling gamblang tentu isu seputar minyak goreng yang sudah berjalan beberapa bulan ini. Ini pasti mempengaruhi persepsi publik terkait kepuasan mereka terhadap kinerja pemerintah. Apalagi yang paling merasakannya adalah kelas bawah. Wajar jika tingkat kepuasan menurun," kata Willy saat dihubungi Suara.com pada Rabu (27/4/2022).
Selain minyak goreng, kenaikan harga BBM juga turut mempengaruhi kepuasan publik. Serta beberapa isu yang sifatnya politis di tingkatan elite.
Baca Juga:Survei Indikator: Mayoritas Publik Sebut Pemberantasan Korupsi di Indonesia Memburuk
"Belum lagi isu penundaan pemilu. Sedikit banyak saya kira ini turut berpengaruh juga terhadap persepsi publik, terutama di kelas menengahnya. Mereka yg awalnya memberikan poin kredit jadi berubah," tuturnya.
Tak hanya itu, situasi global yang memanas akibat dampak perang Rusia vs Ukraina juga menambah faktor yang memberatkan. Tentunya, ia menilai masih akan membuat kinerja pemerintah mengalami tekanan ke depan. Apalagi jika harga minyak mentah terus naik.
"Semua ini memang membuat pemerintah harus ekstra kerja keras dan detail dalam merumuskan setiap kebijakannya," ungkapnya.
Menurutnya, pahit atau manis kebijakan yang diambil, yang penting adalah publik selalu melihat bahwa pemerintah selalu berbuat dalam upayanya mengatasi situasi yang terjadi.
"Saya melihat pemerintah berusaha keras dalam upaya mengembalikan kepercayaan publik dengan beberapa program yang diluncurkan," tuturnya.
Wily juga mengemukakan, dibutuhkan formulasi yang baik dari pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik, apalagi jika dilihat bahwa kenaikan harga BBM sudah bisa dipastikan.
"Oleh karena itu, yang jadi PR adalah bagaiamana pemerintah selalu menjaga daya beli warga, menjaga angka kemiskinan dan pengangguran agar tidak naik, dan sebagainya," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru soal kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi.
Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhatadi, mengatakan ada sekitar 59,9 persen responden dalam survei yang menyatakan puas atau sangat puas terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi.
"Kita cek ini approval ratting pres, di bulan aprl 14-19 april, yang puas atau sangat puas kalau kita total 59,9 persen, yang kurang puas 38,6 persen. Jadi lebih banyak yang puas," kata Burhanuddin dalam paparannya secara daring, Selasa (26/4/2022).
Burhanuddin mengemukakan, jika merujuk pada tren yang berkembang, ada penurunan tingkat kepuasan.
Jika dibandingkan dengan tingkat kepuasaan terhadap pemerintah di Januari mencapai 75,3 persen.
"Tapi bagaimana dengan trennya, trennya memang ada penurunan. Jadi kalau kita cek, waktu kita survei di awal Januari 2022, saat itu masyarakat yang puas itu 75,3 persen," tuturnya.
Burhanuddin mengatakan, sepanjang pihaknya melakukan survei sejak Januari 2015 sampai Januari 2022, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan itu ada diangka 75,3 persen yakni di Januari 2022 tersebut.
