SuaraBali.id - Pemerintah Bali berharap bisa menjalani kerja sama dengan pemerintah Jepang pada sektor pertanian. Hal ini dinyatakan saat Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menerima audiensi Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo beserta peserta Delegasi Bisnis Jepang dan Direktur Fasilitasi Promosi Daerah Kementerian Investasi/BKPM.
Cok Ace mengharapkan dapat terjalin kerja sama yang baik antara daerah setempat dengan Pemerintah Jepang dalam pengembangan sektor pertanian.
"Sektor pertanian juga menjadi perhatian Pemprov Bali. Saat ini, Bali sedang gencar untuk menerapkan sistem pertanian organik. Oleh karena itu, kami harapkan kerja sama dalam pengembangan sektor pertanian," kata Cok Ace, Kamis (31/3/2022).
Para delegasi bisnis Jepang ini disebut ingin berinvestasi di Bali, terlebih hubungan Bali dengan Jepang memang telah terjalin sudah lama dan sangat baik.
"Saat ini isu kesehatan, pertanian dan energi terbarukan memang menjadi isu utama bagi Pemprov Bali. Sedangkan untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di Sanur merupakan kewenangan dari pemerintah pusat," ujarnya.
Sedangkan pengembangan energi hijau (green energy) juga menjadi prioritas Pemprov Bali, sehingga ke depan Bali menjadi Bali yang bersih dan bebas polusi.
Duta Besar Republik Indonesia di Tokyo Pandu Manggala Utama mengatakan terkait G20, beberapa delegasi bisnis dari Jepang sangat antusias untuk menjalin kerja sama atau berinvestasi di Indonesia khususnya Bali.
Selain itu, rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Wisata Kesehatan yang akan dibangun di Sanur juga menjadi suatu daya tarik sendiri bagi para pebisnis Jepang.
Ia berharap Pemprov Bali dapat memfasilitasi hal tersebut dan kemudian akan membuka peluang kerja sama bagi para pelaku bisnis di Jepang maupun di Bali.
Sementara itu, Direktur Fasilitasi Promosi Daerah, Kementerian Investasi/BKPM Saribua Siahaan meminta agar para investor tidak ragu-ragu untuk berinvestasi di Bali.
"Pemerintah pusat sangat konsen dalam memudahkan investor berinvestasi di Indonesia, baik dari segi regulasi maupun administrasi," ucapnya. (ANTARA)
