4. Ngeprank
Istilah prank mencuat dalam beberapa tahun terakhir seiring tren bekerja sebagai pembuat konten. Namun, mereka yang berkecimpung dalam bisnis ini patut waspada.
Sebab, aksi ngeprank kini diatur dalam RKUHP. Para pelaku ngeprank kelak akan diancam pidana denda hingga penjara.
Hal itu tertuang dalam Pasal 335 RKUHP yang berbunyi:
Baca Juga:Pasal Penghinaan Demi Kehormatan Presiden, KSP: Jangan Lagi Berdalil Atas Nama Demokrasi
"Setiap orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II".
Nantinya, besaran denda yang wajib dibayarkan pembuat prank adalah sebesar Rp 10 juta. Hukuman denda itu bisa diganti dengan pidana penjara kalau pelaku tak mampu membayarnya.
Mereka yang menjadi korban prank dan merasa tak terima bisa melaporkannya menggunakan Pasal 439 RKUHP yang berbunyi:
(1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana dengan paling banyak kategori II.
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
Baca Juga:Jadi Delik Aduan, Pasal Penghinaan Presiden dan Wapres Diminta Tidak Jadi Pasal Karet
(3) Tidak merupakan Tindak Pidana jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.
