Nurul Adha Terancam Pimpin Lombok Barat Sendirian hingga 2029, Ini Penyebabnya

SuaraBali.id - Wakil Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) Nurul Adha berpotensi menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Lombok Barat tanpa wakil hingga berakhirnya masa jabatan pada 2029.

Pengamat kebijakan publik dan politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Ihsan Hamid, menilai kondisi tersebut sangat mungkin terjadi apabila proses pengisian jabatan Wakil Bupati Lombok Barat tidak berjalan cepat.

"Ini sangat memungkinkan terjadi, apalagi jika keputusan atau kesepakatan politik terkait proses pengisian jabatan wakil bupati tidak tercapai dalam tahapan yang berjenjang nantinya," kata Ihsan di Mataram, Kamis (17/9).

Menurutnya, proses tersebut sangat bergantung pada sejumlah tahapan, termasuk penyelesaian proses hukum Bupati Lombok Barat nonaktif Lalu Ahmad Zaini (LAZ).

Oleh karena itu, proses pengisian jabatan wakil bupati baru dapat berjalan setelah terdapat kepastian hukum terkait posisi kepala daerah.

Menurut dia, jika proses hukum LAZ belum berkekuatan hukum tetap atau inkrach maka tahapan pengisian jabatan wakil bupati berpotensi belum dapat berjalan secara optimal.

Terlebih, apabila proses hukum berlanjut melalui banding hingga kasasi, waktu yang dibutuhkan bisa cukup panjang.

"Jadi, ini bergantung juga pada waktu proses peradilan LAZ, apakah bisa selesai enam bulan atau tidak. Kalau naik banding hingga kasasi, itu bisa memakan waktu enam bulan sampai satu tahun," ujarnya.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, ujar Ihsan, proses berikutnya adalah pengajuan satu atau dua nama calon wakil bupati oleh partai politik pengusung atau koalisi.

Baca Juga: KMP Putri Yasmin Terbakar, Tim SAR Temukan 5 Perahu Karet Tanpa Awak di Lokasi

Tahapan tersebut secara administratif bisa saja berlangsung lebih cepat. Namun, persoalan baru berpotensi muncul ketika proses pemilihan calon wakil bupati masuk ke DPRD Lombok Barat.

Menurutnya, tahapan pemilihan di DPRD justru menjadi salah satu titik yang berpotensi alot apabila tidak terjadi kesepakatan politik antar pihak.

"Biasanya yang alot dan membuat proses molor itu pemilihan calon wakil bupati di paripurna DPRD Lobar," terang Ihsan.

Ia menilai apabila kesepakatan politik tidak tercapai, proses pengambilan keputusan di DPRD dapat menghadapi kendala, termasuk persoalan kuorum.

Dirinya pun memprediksi proses politik di DPRD Lombok Barat bakal alot lantaran sejumlah anggota fraksi tidak hadir sehingga sidang gagal kuorum. Akhirnya sidang ditunda dan begitu seterusnya.

Kondisi tersebut, menurut dia, berpotensi membuat proses pengisian jabatan wakil bupati berlangsung cukup lama.