- Aliansi BEM Se-Bali menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Provinsi Bali pada Senin, 22 Juni 2026.
- Massa menuntut Presiden Prabowo mencopot Menteri HAM Natalius Pigai karena dinilai gagal menjalankan tugas mengawal isu HAM.
- Demonstran menyerahkan 16 poin evaluasi program pemerintah kepada anggota DPRD Bali untuk diteruskan ke pemerintah pusat.
SuaraBali.id - Ratusan massa aksi dari Aliansi BEM Se-Bali Dewata Dwipa menggelar aksi damai terkait evaluasi program pemerintah di depan Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (22/6/2026).
Salah satu poin tuntutan yang diinginkan massa adalah meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memberhentikan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.
Tuntutan untuk memberhentikan Natalius Pigai didasari karena dia dinilai gagal untuk mengawal isu-isu HAM yang terjadi di tanah air.
“Kami meminta Presiden Prabowo untuk mencopot Menteri Hak Asasi Manusia yang bagaimana hari ini tidak menjalankan tugas-tugasnya untuk mengawal isu-isu HAM,” kata seorang mahasiswa yang melakukan orasi pada aksi tersebut.
Tidak hanya Pigai yang menjadi sasaran kritik, melainkan juga komunikasi sejumlah menteri yang juga dinilai tidak baik.
Selain itu, sindiran juga dilontarkan kepada Presiden Prabowo Subianto pasca meminta Bahasa Perancis agar dimasukkan dalam kurikulum pendidikan.
“Begitu juga Bapak Prabowo yang menyarankan untuk belajar bahasa Prancis, bahasa-bahasa luar, tetapi Bapak Prabowo sendiri untuk menghitung 10 + 6 hasilnya 17,” imbuhnya.
Aksi damai yang berlangsung selama sekitar 1 jam itu, massa membawakan sejumlah poin tuntutan. Kajian tersebut kemudian diberikan kepada anggota DPRD Provinsi Bali yang menerima massa aksi sejak awal dimulainya aksi.
Atribut berupa spanduk berisikan aspirasi juga dibentangkan di tengah jalan saat orasi. Spanduk bertuliskan “Mas Bowo Gagal” hingga “Reformasih Dikorupsi juga tak luput dari pandangan.
Baca Juga: Prabowo Sentil Masalah Sampah Bali, Pemkab Badung Akui Kewalahan
Aksi itu ditutup dengan penyerahan 16 poin aksi kepada anggota DPRD Provinsi Bali. Poin aksi mengkritisi sejumlah program pemerinta seperti evaluasi Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta pengendalian nilai rupiah hingga deforestasi hutan di Papua.
Anggota Dewan diminta untuk meneruskan aspirasi tersebut dalam waktu 3 hari ke depan ke pemerintah pusat dan fraksi partai di DPRD Bali.
“Hari ini tuntutan ini saya terima ya, saya sampaikan dengan pimpinan kami di pusat semua melalui semua fraksi-fraksi yang ada. Ini akan saya bagikan,” kata Wakil Ketua III DPRD Bali, I Komang Nova Sewi Putra kepada massa.
Kontributor : Putu Yonata Udawananda
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan Hari Ini 5 Agustus 2026: Segalanya Berjalan Lancar
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
- Link Resmi Pandang.istanapresiden.go.id buat Daftar Upacara Bendera HUT RI di Istana Negara
Pilihan
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
Terkini
-
Ada 2 Pembalap Indonesia di Mandalika 2026! Ini Update Terbaru Penjualan Tiket MotoGP
-
Ngebut Bawa Tas Kuning Isi Ayam, Dua Remaja 16 Tahun di Bali Diciduk Warga
-
Likuiditas Makin Solid Berkat Dana SAL, BRI Siap Perluas Kredit UMKM
-
Warga Buleleng Temukan Trenggiling Langka di Pantai, Begini Penampakannya
-
Bongkar Korupsi Jumbo! Kejati NTB Bidik 3 Kasus Sekaligus di Bank Daerah