- Aliansi BEM Se-Bali menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Provinsi Bali pada Senin, 22 Juni 2026.
- Massa menuntut Presiden Prabowo mencopot Menteri HAM Natalius Pigai karena dinilai gagal menjalankan tugas mengawal isu HAM.
- Demonstran menyerahkan 16 poin evaluasi program pemerintah kepada anggota DPRD Bali untuk diteruskan ke pemerintah pusat.
SuaraBali.id - Ratusan massa aksi dari Aliansi BEM Se-Bali Dewata Dwipa menggelar aksi damai terkait evaluasi program pemerintah di depan Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (22/6/2026).
Salah satu poin tuntutan yang diinginkan massa adalah meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memberhentikan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.
Tuntutan untuk memberhentikan Natalius Pigai didasari karena dia dinilai gagal untuk mengawal isu-isu HAM yang terjadi di tanah air.
“Kami meminta Presiden Prabowo untuk mencopot Menteri Hak Asasi Manusia yang bagaimana hari ini tidak menjalankan tugas-tugasnya untuk mengawal isu-isu HAM,” kata seorang mahasiswa yang melakukan orasi pada aksi tersebut.
Tidak hanya Pigai yang menjadi sasaran kritik, melainkan juga komunikasi sejumlah menteri yang juga dinilai tidak baik.
Selain itu, sindiran juga dilontarkan kepada Presiden Prabowo Subianto pasca meminta Bahasa Perancis agar dimasukkan dalam kurikulum pendidikan.
“Begitu juga Bapak Prabowo yang menyarankan untuk belajar bahasa Prancis, bahasa-bahasa luar, tetapi Bapak Prabowo sendiri untuk menghitung 10 + 6 hasilnya 17,” imbuhnya.
Aksi damai yang berlangsung selama sekitar 1 jam itu, massa membawakan sejumlah poin tuntutan. Kajian tersebut kemudian diberikan kepada anggota DPRD Provinsi Bali yang menerima massa aksi sejak awal dimulainya aksi.
Atribut berupa spanduk berisikan aspirasi juga dibentangkan di tengah jalan saat orasi. Spanduk bertuliskan “Mas Bowo Gagal” hingga “Reformasih Dikorupsi juga tak luput dari pandangan.
Baca Juga: Prabowo Sentil Masalah Sampah Bali, Pemkab Badung Akui Kewalahan
Aksi itu ditutup dengan penyerahan 16 poin aksi kepada anggota DPRD Provinsi Bali. Poin aksi mengkritisi sejumlah program pemerinta seperti evaluasi Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta pengendalian nilai rupiah hingga deforestasi hutan di Papua.
Anggota Dewan diminta untuk meneruskan aspirasi tersebut dalam waktu 3 hari ke depan ke pemerintah pusat dan fraksi partai di DPRD Bali.
“Hari ini tuntutan ini saya terima ya, saya sampaikan dengan pimpinan kami di pusat semua melalui semua fraksi-fraksi yang ada. Ini akan saya bagikan,” kata Wakil Ketua III DPRD Bali, I Komang Nova Sewi Putra kepada massa.
Kontributor : Putu Yonata Udawananda
Berita Terkait
Terpopuler
- Prabowo Mau Gratiskan Pendidikan SD hingga Universitas Negeri, Dananya dari Uang Korupsi
- Andre Taulany Resmi Nikahi Amanda Rigby, Mantan Istri Erin: Hamil Duluan Kali
- Viral Video Ulama Houthi Serukan Serangan ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi
- 6 HP Samsung Terbaik 2026! Mulai dari Kelas Flagship Hingga Entry-level
- Viral Foto Duduk Bareng, Terungkap 6 Momen Kedekatan Gubernur Sherly dan Ahmad Luthfi
Pilihan
-
Emil Audero dan 5 Pemain Tinggalkan Rayo Vallecano
-
WNI 18 Tahun Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Ada Barbuk 25 Kg Sabu dan Heroin
-
Akhirnya Buka Suara Usai KPK Usut Korupsi di ATR/BPN, Ini Penjelasan Lengkap Nusron Wahid
-
Pria yang Tendang Perempuan di Senayan City Ditangkap Polisi!
-
Usut Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP, Kejagung Geledah Kantor Setda hingga Bapenda Kota Bekasi
Terkini
-
Indosat Ungkap Pertahanan Scam di Era AI, 224 Juta SMS Penipuan Diblokir Sebelum Masuk ke Pelanggan
-
Menteri Perumahan Apresiasi BRI Dalam Perluasan Pembiayaan Dukung Program 3 Juta Rumah
-
Nurul Adha Terancam Pimpin Lombok Barat Sendirian hingga 2029, Ini Penyebabnya
-
BRI Kartu Kredit Hadirkan Promo Hemat 25% untuk Boost Harimu
-
9 Oleh-Oleh Bali Favorit Wisatawan, Falala Chocolate Jadi Pilihan Nomor 1