Jarak Tempuh Terlalu Jauh, ASN Menyerah Gunakan Sepeda ke Kantor

SuaraBali.id - Kebijakan penggunaan sepeda bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkup kantor Wali Kota Mataram mulai mengalami penurunan.

Jarak tempuh yang dinilai cukup jauh menjadi alasan utama para pegawai tidak lagi menggunakan sepeda untuk berangkat kerja.

Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah pegawai terlihat beralih menggunakan sepeda motor pribadi.

Meski demikian, mereka tetap konsisten tidak menggunakan kendaraan dinas sebagai bagian dari kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah daerah.

Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, mengakui bahwa penggunaan sepeda sebagai moda transportasi ke kantor bukan hal yang mudah bagi sebagian pegawai.

“Memang tidak mudah bagi teman-teman ke kantor pakai sepeda, apalagi jaraknya cukup jauh. Saya tetap berusaha mendorong, tapi mereka juga mengusulkan untuk menggunakan motor pribadi,” ujarnya.

Menurut Mohan, usulan tersebut saat ini masih dalam tahap pertimbangan. Namun, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sudah mulai menggunakan sepeda motor untuk aktivitas kerja, termasuk menghadiri undangan resmi.

“Ini masih saya pertimbangkan. Karena memang cukup berat kalau harus terus pakai sepeda,” tambahnya.

Terkait efektivitas kebijakan efisiensi penggunaan kendaraan dinas, Mohan menyebut belum menerima laporan resmi. Evaluasi lebih lanjut akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah.

Baca Juga: WFH Tiap Jumat di Mataram Resmi Berlaku, Wali Kota: Jangan Ada yang Malas-malasan!

Sementara itu, kendaraan dinas yang sebelumnya digunakan oleh kepala OPD kini tetap disimpan di rumah masing-masing.

Meski tidak digunakan secara rutin, kendaraan tersebut tetap dihidupkan secara berkala sebagai bentuk perawatan aset daerah.

“Ada di rumah masing-masing. Sesekali dipanaskan supaya tetap terjaga kondisinya,” jelasnya.

Sebelumnya, sejumlah pejabat seperti Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Bappeda, hingga Kepala Dinas Sosial sempat menggunakan sepeda untuk berangkat kerja.

Di sisi lain, kebijakan efisiensi tetap berjalan, salah satunya melalui penggunaan kendaraan bersama saat menghadiri rapat paripurna.

Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan para kepala OPD dikumpulkan di satu titik untuk kemudian berangkat bersama menggunakan satu kendaraan.