- Kepala Kanwil BPN Bali, I Made Daging, ditetapkan tersangka dugaan penyalahgunaan kekuasaan sejak 10 Desember 2025.
- Daging akan menjalani sidang praperadilan pada 23 Januari 2026 karena tim kuasa hukum menilai penetapan tersangka cacat hukum.
- Kasus ini terkait sengketa tanah Pura Dalem Balangan, di mana pasal yang dikenakan oleh Polda Bali dianggap tidak berlaku.
SuaraBali.id - Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali, I Made Daging buka suara pasca penetapannya sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara.
Daging bersiap menghadapi sidang praperadilan untuk mempertanyakan penetapan tersangkanya.
Meski berstatus sebagai tersangka sejak 10 Desember 2025, Daging tetap menjalankan tugas sebagai Kakanwil BPN Bali.
Dia mengaku tidak terganggu dengan penetapannya sebagai tersangka karena masih memiliki tugas yang harus dilakukan.
Daging sendiri dijadwalkan untuk menjalani sidang praperadilan pada 23 Januari 2026 mendatang.
“Saya berusaha untuk tidak terganggu karena yang harus saya urusi juga banyak. Saya harus memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat,” ungkap Daging saat ditemui pada Senin (19/1/2026).
“Kalau saya terganggu kemudian saya nggak melayani masyarakat, ya salah saya,” imbuh dia.
Praperadilan ditempuh karena tim kuasa hukum menilai penetapan status tersangka Daging cacat hukum.
Kuasa hukum Made Daging, Gede Pasek Suardika menjelaskan jika pasal yang dikenakan kepada Daging sudah tidak berlaku.
Baca Juga: Doa Bersama Penglingsir Puri dan Tokoh Lintas Agama di Bali untuk Nusantara
Daging dikenakan dengan Pasal 421 KUHP lama tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat. Namun, pasal itu telah dicabut melalui Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
KUHAP baru pun berlaku pada 2 Januari 2026 dan menghapus pasal 421 KUHP tersebut.
Sementara itu, penyidik Polda Bali juga mengenakan Daging dengan Pasal 83 Undang-ndang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Pasek juga menilai pemberlakuan pasal tersebut terkesan dipaksakan kepada Daging.
Hal itu lantaran dalam pasal itu disebutkan jika penuntutan itu kedaluwarsa jika penuntutan dilakukan lebih dari 3 tahun dari tindak pidana yang dilakukan.
Sementara, tindak pidana yang disangkakan kepada Daging dilakukan semasa Daging masih menjabat sebagai Kepala BPN Kabupaten Badung.
Padahal, jabatan Daging sebagai Kepala BPN Badung sudah berakhir sejak 24 Januari 2022 lalu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Guru Besar UII: Publik Tak Cukup Tuntut Maaf, Layak Layangkan Mosi Tidak Percaya pada Prabowo
- Sayembara Rp10 Juta Dedi Mulyadi Dikritik UGM, Dinilai Cermin Gagalnya Negara Jamin Keamanan
- Tak Terima Disita, Pemilik Emas dan Uang Sitaan Kejagung di Kasus Febrie Bakal Ajukan Praperadilan
- Serum Viva untuk Flek Hitam Warna Apa? Ini 2 Varian Terbaiknya
- 5 Rekomendasi Parfum Aroma Vanilla di Alfamart, Wangi Mewah Tahan Lama untuk Harian
Pilihan
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
-
Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
-
Penjaga Rumah Febrie Adriansyah Ditemukan Tewas, Mulut dan Hidung Berbusa
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
Terkini
-
Polisi Bongkar Makam Terduga Pencuri Ayam yang Tewas Dikeroyok Massa
-
5 Warga Tersangka Pembunuhan Pria Diduga Curi Ayam di Tabanan
-
Ayah Korban Pengeroyokan Usai Dituduh Curi Ayam Tinggalkan Tiga Anak
-
Peringatan Hari Mangrove Sedunia, 15 Ribu Bibit Pohon Disebar di Batu Lumbang Tahura Ngurah Rai
-
Guru SD di Buleleng Diduga Cabuli Murid, Polisi Lakukan Penyelidikan