Nusron Wahid Terbitkan 'Perintah Darurat' Moratorium Lahan Sawah di Bali, Ada Apa?

SuaraBali.id - Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid segera menginstruksikan moratorium Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) di Bali.

Hal tersebut lantaran dia menilai kondisi LP2B atau lahan yang seharusnya menjadi sawah di Bali itu mengkhawatirkan.

Nusron mengungkap jika sesuai dengan Perpes nomor 12 tahun 2025, LP2B daerah harus mencapai 87 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS) yang ada.

Sementara, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali, besaran LP2B yang ada saat ini hanya sebesar 62 persen dari total LBS.

Dengan kondisi tersebut, Nusron menyebut kondisi lahan sawah di Bali berbahaya bagi kelangsungan tata ruang di Bali.

“Alih fungsi lahan sekarang kita moratorium. Sudah tidak boleh alih fungsi lahan lagi apalagi yang LP2B, Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan mutlak tidak boleh dialih fungsi. Bali ini salah satu yang berbahaya,” ungkap Nusron ketika ditemui di Denpasar, Selasa (25/11/2025).

“Di Bali ini berdasarkan RT RW kabupaten kota seagregat, itu LP2B nya baru 62 persen dari total LBS, jadi masih jauh,” tambah dia.

Sehingga dia akan meminta kepala daerah di Bali untuk menerapkan moratorium tersebut.

Dia juga akan mengumpulkan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Bali untuk mengkomunikasikan hal tersebut.

Baca Juga: 6 Surga Alam Tersembunyi Bali Timur yang Jarang Tersentuh Wisatawan

Bahkan, dia juga meminta agar lahan sawah berstatus LP2B yang sudah dibangun kini harus dikembalikan lagi menjadi sawah.

“Akan saya tekankan bahwa yang lahan sawah sudah diubah RTRW-nya menjadi tidak sawah, harus dikembalikan menjadi sawah, wajib!” tutur dia.

“LP2B itu sawah forever, sawah yang tidak bisa diotak-atik seumur hidup jadi sawah,” tegasnya.

Seluruh kepala daerah di Bali rencananya akan dikumpulkan untuk melakukan Rapat Koordinasi dengan Nusron pada Rabu (26/11/2025) besok.

Kontributor : Putu Yonata Udawananda