SuaraBali.id - Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di kantor DPRD NTB berakhir dengan pembakaran Gedung. Massa aksi membakar Gedung utama kantor perwakilan rakyat tersebut.
Dengan pembakaran tersebut, dalam jangka yang cukup lama anggota DPRD NTB tidak lagi memiliki kantor. Namun direncanakan, anggota DPRD akan berkantor menggunakan tenda seadanya di halaman DPRD NTB.
Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda menyampaikan rasa prihatin terhadap yang terjadi Sabtu (30/8) siang di DPRD NTB. Padahal selama ini demontrasi yang dilakukan oleh massa aksi tetap diterima dengan baik.
“Saya atas nama lembaga sampaikan keprihatinan yang mendalam atas kejadian hari ini. Semoga kita kondusif semua kita menahan diri hal hal hal anarkis,” katanya Sabtu (30/8) malam.
Ia mengatakan, pasca pembakaran ini DPRD NTB konsultasi dengan Gubernur NTB terkait kantor baru. Hal ini untuk menunjang aktivitas para anggota DPRD NTB dan secretariat.
“Kami pikirkan kinerja DPRD tetap jalan itu yang kami perlu kantor kami perlu sekretariat meski itu kecil untuk menjalankan tugas tugas kami,” terangnya.
Meksi bangunan yang disiapkan kecil, namun disebut bisa melanjutkan kerja. Sedangkan untuk dokumen, Isvie menyebut sudah tidak ada yang bisa diselamatkan. “InshaAllah semua berjalan dengan baik,” katanya.
Direncanakan, selama belum ada kantor baru Ketua DPRD NTB berencana untuk mendirikan tenda sebagai tempat kerja. Karena meski tidak ada kantor permanen, semua anggota DPRD NTB dan sekretariat ditegaskan tidak boleh menjalankan work from home (WFH).
“Kami buat tenda di luar memakai tenda untuk secretariat,” katanya.
Baca Juga: Massa Jarah Fasilitas Gedung DPRD NTB Sebelum Dibakar : Lebih Baik Kita Bawa
Sedangkan untuk agenda rapat seperti Paripurna, DPRD NTB akan memanfaatkan Gedung Sangkareang yang ada di kantor gubernur. Apalagi dalam waktu dekat sudah ada agenda untuk rapat paripurna.
“Kalau paripurna kami pinjam gedung Sangkareang untuk paripurna. Setiap hari kami berharap kami pakai tenda di luar,” katanya.
Ia mengatakan, belum bisa memprediksi kerugian yang timbulkan. Selain itu belum ada laporan terjadi pembakaran yang terjadi. Karena selain pembakaran, sejumlah fasilitas yang ada di dalam Gedung diduga diambil oleh oknum.
“Kami belum taksir tidak ada laporan untuk kejadian ini. Kita belum taksir berapa kerugian yang dialami. Tidak ada lagi kejadian ini di tempat lain. Dokumen semua hancur tidak ada yang diselamatkan. Semua habis,” katanya.
Terkait ada salah satu massa aksi yang ditahan karena diduga melakukan penjarahan, Isvie mengaku belum mengetahuinya. Dikatakannya, belum ada laporan yang diterima terkait adanya salah satu massa aksi yang ditahan. “Saya tidak tahu. Belum dapat laporan (ada yang ditahan red),”katanya.
Untuk diketahui ribuan massa aksi mendatangi kantor DPRD NTB sekitar pukul 12.30 siang. Massa aksi dan petugas keamanan ricuh dan pembakaran gedung tidak bisa cegah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Naksir Avanza Tahun 2015? Harga Tinggal Segini, Intip Pajak dan Spesifikasi Lengkap
- 5 Krim Kolagen Terbaik yang Bikin Wajah Kencang, Cocok untuk Usia 30 Tahun ke Atas
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- 5 Rekomendasi Bedak Waterproof Terbaik, Anti Luntur Saat Musim Hujan
Pilihan
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
-
Seberapa Kaya Haji Halim? Crazy Rich dengan Kerajaan Kekayaan tapi Didakwa Rp127 Miliar
-
Toba Pulp Lestari Dituding Biang Kerok Bencana, Ini Fakta Perusahaan, Pemilik dan Reaksi Luhut
-
Viral Bupati Bireuen Sebut Tanah Banjir Cocok Ditanami Sawit, Tuai Kecaman Publik
Terkini
-
5 SUV Paling Laris Akhir 2025: Dari Hybrid Canggih Sampai Harganya 200 Jutaan
-
7 Jenis Heels Populer Bikin Kakimu Jenjang dan Elegan
-
5 Maskara Andalan Bikin Mata Hidup Maksimal
-
Eropa Kekurangan Tenaga Produktif, Ini Syarat Agar Anda Bisa Jadi Pekerja Migran
-
Santunan dan Pemulangan Jenazah WNI Korban Kebakaran Hongkong Ditanggung Pemerintah