SuaraBali.id - Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di kantor DPRD NTB berakhir dengan pembakaran Gedung. Massa aksi membakar Gedung utama kantor perwakilan rakyat tersebut.
Dengan pembakaran tersebut, dalam jangka yang cukup lama anggota DPRD NTB tidak lagi memiliki kantor. Namun direncanakan, anggota DPRD akan berkantor menggunakan tenda seadanya di halaman DPRD NTB.
Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda menyampaikan rasa prihatin terhadap yang terjadi Sabtu (30/8) siang di DPRD NTB. Padahal selama ini demontrasi yang dilakukan oleh massa aksi tetap diterima dengan baik.
“Saya atas nama lembaga sampaikan keprihatinan yang mendalam atas kejadian hari ini. Semoga kita kondusif semua kita menahan diri hal hal hal anarkis,” katanya Sabtu (30/8) malam.
Ia mengatakan, pasca pembakaran ini DPRD NTB konsultasi dengan Gubernur NTB terkait kantor baru. Hal ini untuk menunjang aktivitas para anggota DPRD NTB dan secretariat.
“Kami pikirkan kinerja DPRD tetap jalan itu yang kami perlu kantor kami perlu sekretariat meski itu kecil untuk menjalankan tugas tugas kami,” terangnya.
Meksi bangunan yang disiapkan kecil, namun disebut bisa melanjutkan kerja. Sedangkan untuk dokumen, Isvie menyebut sudah tidak ada yang bisa diselamatkan. “InshaAllah semua berjalan dengan baik,” katanya.
Direncanakan, selama belum ada kantor baru Ketua DPRD NTB berencana untuk mendirikan tenda sebagai tempat kerja. Karena meski tidak ada kantor permanen, semua anggota DPRD NTB dan sekretariat ditegaskan tidak boleh menjalankan work from home (WFH).
“Kami buat tenda di luar memakai tenda untuk secretariat,” katanya.
Baca Juga: Massa Jarah Fasilitas Gedung DPRD NTB Sebelum Dibakar : Lebih Baik Kita Bawa
Sedangkan untuk agenda rapat seperti Paripurna, DPRD NTB akan memanfaatkan Gedung Sangkareang yang ada di kantor gubernur. Apalagi dalam waktu dekat sudah ada agenda untuk rapat paripurna.
“Kalau paripurna kami pinjam gedung Sangkareang untuk paripurna. Setiap hari kami berharap kami pakai tenda di luar,” katanya.
Ia mengatakan, belum bisa memprediksi kerugian yang timbulkan. Selain itu belum ada laporan terjadi pembakaran yang terjadi. Karena selain pembakaran, sejumlah fasilitas yang ada di dalam Gedung diduga diambil oleh oknum.
“Kami belum taksir tidak ada laporan untuk kejadian ini. Kita belum taksir berapa kerugian yang dialami. Tidak ada lagi kejadian ini di tempat lain. Dokumen semua hancur tidak ada yang diselamatkan. Semua habis,” katanya.
Terkait ada salah satu massa aksi yang ditahan karena diduga melakukan penjarahan, Isvie mengaku belum mengetahuinya. Dikatakannya, belum ada laporan yang diterima terkait adanya salah satu massa aksi yang ditahan. “Saya tidak tahu. Belum dapat laporan (ada yang ditahan red),”katanya.
Untuk diketahui ribuan massa aksi mendatangi kantor DPRD NTB sekitar pukul 12.30 siang. Massa aksi dan petugas keamanan ricuh dan pembakaran gedung tidak bisa cegah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mudah, Ini Cara Menghentikan Spam Call di HP Android dan iPhone
- Pengamat Nilai Manuver KSP Listyo Bongkar Hambatan Birokrasi Jadi Investasi Jangka Panjang
- Pengacara Kamaruddin Simanjuntak Sakit Apa? Meninggal Dunia di Usia 52 Tahun
- 5 Rekomendasi Sepatu untuk Jalan Kaki 20 Ribu Langkah, Empuk dan Tidak Cepat Pegal
- Cara Menggunakan Minyak Zaitun Mustika Ratu untuk Wajah dan Rambut
Pilihan
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
-
Polisi Bunuh Polisi karena Bully, Bharatu Valdo 4 Kali Didor dan Digorok Junior
-
Kamaruddin Simanjuntak Pengacara Brigadir J Meninggal Dunia di RS Pelni
Terkini
-
Menuju 131 Tahun, BRI Teguhkan Peran Sebagai Penggerak Ekonomi Rakyat
-
El Nino Menggila hingga 2027, Daerah Mana saja di NTB Bakal Segera Disiram Hujan?
-
Selaras dengan Asta Cita, BRI Perkuat Pembiayaan Produktif dan Inklusi Keuangan
-
Blak-blakan Menteri Bahlil Soal Penyebab Antrean BBM di Bali dan Solusi Kilatnya
-
Aliran Dana Haram Rp12,4 Miliar Terbongkar, KPK Panggil Sejumlah Pejabat Lombok Barat