Kasus PMK Kembali Muncul di NTB Tapi Anggaran Vaksin Sapi Sudah Tidak Ada

SuaraBali.id - Penyakit mulut dan kuku (PMK) kembali muncul di NTB. Sebanyak 21 sapi teridentifikasi terjangkit PMK. Namun sayangnya, pemerintah pusat sudah tidak memiliki anggaran untuk memberikan vaksin kepada peternak.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Muhamad Riadi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi kembali dengan pemerintah pusat. Hanya saja, belum bisa dilakukan karena tidak ada anggaran.

"Belum ada anggaran lagi," kata Riadi.

Ia mengatakan, puluhan kasus PMK di NTB khususnya di Lombok Timur sudah sembuh semua.

Baca Juga: Liburan Tahun Baru di Mandalika Sukses Sedot 17 Ribu Wisatawan Datang

"Kemarin yang saya cek itu di Pringgasela, Suela, dan itu sudah sembuh semua. Sehat sapinya," ungkap Riadi.

Setelah muncul kembali PMK ini, Pemda mengkhawatirkan akan merebak seperti tahun sebelumnya.

Terutama pada bayi-bayi sapi yang baru lahir disebabkan karena kekebalan vaksin PMK tidak diturunkan ke janin sapi.

"Karena kan kekebalan vaksin itu tidak diturunkan. Ini yang butuh vaksin," ujarnya.

Namun persoalan yang terjadi, pemerintah pusat tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk vaksin ternak sapi. Artinya, vaksin ternak akan ditanggung sendiri oleh para peternak.

Baca Juga: Odong-odong Disulap Jadi Kendaraan Malam Tahun Baru, Sehari Raup Rp 1,2 Juta

"Kemarin aja kita (pemda) tanggung vaksin, peternaknya tidak mau. Apalagi sekarang," katanya.

Puluhan sapi yang terserang PMK di Lombok Timur sudah memiliki kekebalan tubuh karena sudah divaksin. Sehingga bisa sembuh dari penyakit tersebut.

"Yang dilaporkan kasusnya kan sudah kita vaksin cuma dia kena makanya dia bisa sembuh," katanya.

Sementara untuk kasus PMK di daerah lain di NTB belum ada laporan.

"Belum ada kalau di kabupaten yang lain," katanya.

Capaian vaksin PMK di NTB sudah lebih dari 90 persen. Dengan capaian ini Pemda Provinsi NTB akan mengusulkan menjadi daerah bebas PMK.

"Sebenarnya tinggal satu tahun lagi kemudian kita vaksin lagi dan mencapai 90 persen, dan disurvey terbentuk antibodinya kami akan usulkan daerah bebas PMK. Tapi dengan adanya kasus ini kita tidak berani," tegasnya.

Untuk tahun 2025 ini, Riadi mengaku belum mendapatkan laporan.

"Sekarang tanggal 6 Januari belum. Jadi tanggal 1-6 Januari belum dapat informasinya," katanya.

Kontributor Buniamin