Ketegasan KPU Buleleng, PSU di TPS 5 dan 6 Desa Pedawa Demi Demokrasi yang Jujur

SuaraBali.id - Dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Pedawa Kecamatan Banjar Buleleng akan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Hal itu menyusul dalam pelaksanaannya ditemukan ada surat suara yang tertukar.

Tertukarnya surat suara pada daerah pemilihan (Dapil) 8 Kabupaten Buleleng tepatnya di TPS 5 dan TPS 6 Desa Pedawa setelah ditemukan surat suara yang tertukar dari Dapil 3 pada tingkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten.

Awalnya proses pemungutan suara itu berlangsung sesuai dengan tahapan, KPPS baru menyadari setelah dilakukan 40 lebih surat suara dicoblos.

“Tadi sudah ada beberapa warga yang coblos dan sekarang masih ditunda,” ujar seorang warga, disadur dari BeritaBali.com--Jaringan Suara.com, Rabu (14/02/2024).

Baca Juga: Pemilu 2024, Polda Bali Kerahkan 1.612 Personel ke Seluruh TPS

Tertukarnya surat suara tersebut menjadi perhatian serius Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Buleleng yang langsung mendatangi kedua TPS tersebut.

Ketua KPU Buleleng, Komang Dudhi Udiyana, dengan tegas menyampaikan, untuk menjamin hak pilih masyarakat pada kedua TPS tersebut tidak hilang.

Keputusan akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan langkah-langkah selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil rapat pleno yang akan digelar nantinya.

"Surat suara yang tertukar mengandung risiko serius karena ada yang sudah dicoblos di luar wilayah dapilnya. Kami menemukan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 6 sebanyak 273, sedangkan di TPS 5 mencapai 292," ungkap Dudhi.

KPU Buleleng dalam proses pungut hitung telah mencatat belum ada laporan serupa dari TPS di daerah lain di Kabupaten Buleleng. Pihaknya berharap agar proses pengambilan keputusan terkait PSU di TPS 5 dan 6 dapat berjalan lancar dan cepat.

Baca Juga: Simulasi Pemungutan Suara KPU Karangasem, Ada Kendala untuk Pemilih Lansia

Hal itu sebutnya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh KPU Kabupaten/Kota, yaitu maksimal 10 hari setelah hari pemungutan suara.