Protes di DPRD, Gubernur Bali Dituntut Minta Maaf Soal Gagalnya Piala Dunia

SuaraBali.id - Organisasi sepakbola dunia FIFA secara resmi mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, Rabu (29/3/2023) malam. Pembatalan tersebut disinyalir akibat penolakan Timnas Israel untuk bertanding di Bali yang salah satunya dilontarkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster.

Pasca pengumuman itu, warganet kemudian ramai yang menyasar para pejabat tersebut mengungkapkan kekecewaan mereka. Sementara itu, kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Komunitas Peduli Timnas Indonesia melaksanakan aksi protes pada Kamis (30/3/2023) di Wantilan Kantor DPRD Provinsi Bali.

Dalam aksi yang dipimpin politikus I Gusti Putu Artha, dia menuntut Gubernur Bali Wayan Koster untuk meminta maaf atas perbuatannya di depan publik. Artha menyebutkan selama Koster belum minta maaf, dia akan terus melancarkan aksinya dengan massa yang lebih besar.

“Kita berharap Bapak Wayan Koster ikhlas menyampaikan maaf kepada rakyat Indonesia, komunitas sepakbola Indonesia, dan khususnya rakyat Bali. Sepanjang beliau belum minta maaf, kita akan terus bergerak,” ujarnya saat ditemui di lokasi aksi.

Selain Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sejatinya juga melontarkan pernyataan penolakan yang sama seperti Koster. Artha juga berharap Ganjar bersedia untuk mengakui kesalahannya.

Namun, Artha lebih menekan Koster karena menurutnya Koster merupakan orang yang pertama memancing penolakan terhadap Timnas Israel.

“Kalau beliau (Ganjar) minta maaf akan lebih bagus. Tapi saya fokus kepada Bapak Wayan Koster karena saya orang Bali, dan saya anggap dibanding dua gubernur ini, triggernya ada di Pak Wayan Koster,” imbuhnya.

Selain itu, menurut Artha atas pembatalan Piala Dunia itu posisi Koster sebagai Gubernur bisa saja dicopot oleh Presiden. Menurutnya, ada klausul dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah yang memperbolehkan presiden mencopot gubernur jika dirasa mengganggu program strategis nasional.

Namun, pihaknya menegaskan hanya fokus untuk menuntun permintaan maaf dari Koster dan menyerahkan selebihnya kewenangan kepada Pemerintah pusat.

“(Koster) bisa dicopot dari gubernur kala kemudian Jokowi menganggap bahwa ini persoalan serius yang mengakibatkan program strategis nasional terganggu. Di Undang-undang pemerintahan daerah itu ada klausul itu,” tutur Artha.