SuaraBali.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat merespons soal bertambahnya angka pengangguran di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Menurutnya pertambahan pengangguran ini akibat kontraksi ekonomi.
"Kita tidak bisa semata-mata mengatakan kenaikan angka pengangguran ini karena angkatan kerja tidak terserap pada lapangan kerja yang ada. Tapi itu juga dipengaruhi karena kondisi perekonomian yang mengalami kontraksi secara nasional," kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram Lalu Martawang, Rabu (23/11/2022).
Hal dikatakannya menjawab data BPS Kota Mataram yang disampaikan Dinas Tenaga Kerja (Diskaner) Kota Mataram yang menyebutkan angka pengangguran di Kota Mataram periode Januari-Agustus 2022 mencapai 15.420 orang atau bertambah 1.972 orang dibandingkan tahun 2021 sebanyak 13.448 orang.
Adanya kontraksi ekonomi secara global, lanjut Martawang, bahkan menyebabkan dilakukan rasionalisasi pekerja hingga
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh sejumlah perusahaan swasta, terutama yang bergerak di bidang informasi teknologi.
"Twitter saja itu pensiunkan ribuan karyawannya, belum lagi perusahaan-perusahaan lain yang melakukan PHK, dan kondisi itu tentu berpengaruh di daerah serta berdampak pada sektor riil di tengah masyarakat," katanya.
Untuk menekan angka pengangguran, lanjutnya, maka harus ada langkah pemerintah mencari ruang sebagai "kantong" pengaman bagi masyarakat yang terdampak rasionalisasi maupun PHK, salah satunya melalui sektor informal.
Tahun 1998, katanya, pemerintah sudah pernah mengalami krisis ekonomi dan menariknya warga yang di-PHK bisa membuka usaha pada sektor informal dan membuka lapangan kerja, sehingga menyerap tenaga kerja baru.
"Jika itu bisa terulang dan bisa kita lakukan, maka keberadaan karyawan yang di-PHK bisa lebih produktif dan bisa menekan angka pengangguran," katanya.
Baca Juga: Tilem Kelima, Pura Dalem Harsana Pagesangan Gelar Pujawali Dihadiri Krama 27 Banjar
Terkait dengan itu, Martawang berharap para pelaku ekonomi kreatif saat ini mampu bertahan secara berkelanjutan sebagai alternatif, sembari menunggu skenario lebih besar.
"Artinya, untuk menyelesaikan masalah pengangguran dan PHK yang saat ini menjadi masalah nasional dan berdampak ke daerah dibutuhkan skenario yang lebih komprehensif," katanya. (ANTARA)
Berita Terkait
-
Stop Ngebut-ngebutan! Kecelakaan di Jalan Raya Bisa Langsung Bikin Anda Miskin
-
Anggaran Rp14 Miliar untuk 72 Mobil Listrik, Pemprov NTB Dikritik Lakukan Pemborosan
-
Cerita Inspiratif: Desa Manemeng Perkuat Ekonomi Lokal Lewat Produksi Batu Bata dan Batako
-
Kicak dan Lorong Sempit Kauman Penjaga Memori Kuliner Mataram Islam
-
Gubernur NTB Koordinasi dengan Dubes Timur Tengah Pastikan Keselamatan Warga
Terpopuler
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 18 Maret 2026: Raih Pulsa, Skin Trogon Rose, dan Diamond
- 7 HP Baru 2026 Paling Murah Jelang Lebaran, Spek Gahar Mulai Rp1 Jutaan
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- Update Posisi Hilal Jelang Idulfitri, Ini Prediksi Lebaran 2026 Pemerintah dan NU
Pilihan
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
-
Resmi! Hasil Sidang Isbat Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 H Jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026
Terkini
-
Setelah Senyap Nyepi, Pelabuhan Benoa Bali Sambut Kapal Pesiar Raksasa dari Belanda
-
MUI: Muslim Wajib Jaga Keheningan Saat Umat Hindu Rayakan Nyepi
-
Apakah Salat Idulfitri Harus Berjamaah?
-
Niat Salat Idulfitri, Tata Cara dan Maknanya
-
Lebaran Harus Baju Baru? Intip Makna di Balik Tradisi yang Tak Lekang oleh Waktu