SuaraBali.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat merespons soal bertambahnya angka pengangguran di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Menurutnya pertambahan pengangguran ini akibat kontraksi ekonomi.
"Kita tidak bisa semata-mata mengatakan kenaikan angka pengangguran ini karena angkatan kerja tidak terserap pada lapangan kerja yang ada. Tapi itu juga dipengaruhi karena kondisi perekonomian yang mengalami kontraksi secara nasional," kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram Lalu Martawang, Rabu (23/11/2022).
Hal dikatakannya menjawab data BPS Kota Mataram yang disampaikan Dinas Tenaga Kerja (Diskaner) Kota Mataram yang menyebutkan angka pengangguran di Kota Mataram periode Januari-Agustus 2022 mencapai 15.420 orang atau bertambah 1.972 orang dibandingkan tahun 2021 sebanyak 13.448 orang.
Adanya kontraksi ekonomi secara global, lanjut Martawang, bahkan menyebabkan dilakukan rasionalisasi pekerja hingga
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh sejumlah perusahaan swasta, terutama yang bergerak di bidang informasi teknologi.
"Twitter saja itu pensiunkan ribuan karyawannya, belum lagi perusahaan-perusahaan lain yang melakukan PHK, dan kondisi itu tentu berpengaruh di daerah serta berdampak pada sektor riil di tengah masyarakat," katanya.
Untuk menekan angka pengangguran, lanjutnya, maka harus ada langkah pemerintah mencari ruang sebagai "kantong" pengaman bagi masyarakat yang terdampak rasionalisasi maupun PHK, salah satunya melalui sektor informal.
Tahun 1998, katanya, pemerintah sudah pernah mengalami krisis ekonomi dan menariknya warga yang di-PHK bisa membuka usaha pada sektor informal dan membuka lapangan kerja, sehingga menyerap tenaga kerja baru.
"Jika itu bisa terulang dan bisa kita lakukan, maka keberadaan karyawan yang di-PHK bisa lebih produktif dan bisa menekan angka pengangguran," katanya.
Baca Juga: Tilem Kelima, Pura Dalem Harsana Pagesangan Gelar Pujawali Dihadiri Krama 27 Banjar
Terkait dengan itu, Martawang berharap para pelaku ekonomi kreatif saat ini mampu bertahan secara berkelanjutan sebagai alternatif, sembari menunggu skenario lebih besar.
"Artinya, untuk menyelesaikan masalah pengangguran dan PHK yang saat ini menjadi masalah nasional dan berdampak ke daerah dibutuhkan skenario yang lebih komprehensif," katanya. (ANTARA)
Berita Terkait
-
Jeda BRI Super League, PSIM Yogyakarta Liburkan Aktivitas Seminggu
-
Ada Ancaman di Balik Korupsi NTB? 15 Anggota DPRD Ramai-ramai Minta Perlindungan LPSK
-
Akhir Karir Ipda Aris, Terdakwa Pembunuhan Brigadir Nurhadi Resmi Dipecat Tidak Hormat
-
Pramono Sebut Pengangguran Jakarta Turun 6 Persen, Beberkan Sektor Penyelamat Ibu Kota
-
Fakta-fakta Penting Soal Konflik Dua Raja di Keraton Kasunanan Surakarta
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- Jordi Cruyff Sudah Tinggalkan Indonesia, Tinggal Tandatangan Kontrak dengan Ajax
- 5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung di Tahun 2026, Ada Naga dan Anjing!
- 5 Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Sehat dan Awet Muda
Pilihan
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
-
Seberapa Kaya Haji Halim? Crazy Rich dengan Kerajaan Kekayaan tapi Didakwa Rp127 Miliar
-
Toba Pulp Lestari Dituding Biang Kerok Bencana, Ini Fakta Perusahaan, Pemilik dan Reaksi Luhut
-
Viral Bupati Bireuen Sebut Tanah Banjir Cocok Ditanami Sawit, Tuai Kecaman Publik
Terkini
-
Menkeu Purbaya 'Sentil' Menteri Ara soal Lahan Rusun di Bali: Dia Bukan Bos Saya!
-
5 SUV Paling Laris Akhir 2025: Dari Hybrid Canggih Sampai Harganya 200 Jutaan
-
7 Jenis Heels Populer Bikin Kakimu Jenjang dan Elegan
-
5 Maskara Andalan Bikin Mata Hidup Maksimal
-
Eropa Kekurangan Tenaga Produktif, Ini Syarat Agar Anda Bisa Jadi Pekerja Migran