SuaraBali.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat merespons soal bertambahnya angka pengangguran di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Menurutnya pertambahan pengangguran ini akibat kontraksi ekonomi.
"Kita tidak bisa semata-mata mengatakan kenaikan angka pengangguran ini karena angkatan kerja tidak terserap pada lapangan kerja yang ada. Tapi itu juga dipengaruhi karena kondisi perekonomian yang mengalami kontraksi secara nasional," kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram Lalu Martawang, Rabu (23/11/2022).
Hal dikatakannya menjawab data BPS Kota Mataram yang disampaikan Dinas Tenaga Kerja (Diskaner) Kota Mataram yang menyebutkan angka pengangguran di Kota Mataram periode Januari-Agustus 2022 mencapai 15.420 orang atau bertambah 1.972 orang dibandingkan tahun 2021 sebanyak 13.448 orang.
Adanya kontraksi ekonomi secara global, lanjut Martawang, bahkan menyebabkan dilakukan rasionalisasi pekerja hingga
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh sejumlah perusahaan swasta, terutama yang bergerak di bidang informasi teknologi.
"Twitter saja itu pensiunkan ribuan karyawannya, belum lagi perusahaan-perusahaan lain yang melakukan PHK, dan kondisi itu tentu berpengaruh di daerah serta berdampak pada sektor riil di tengah masyarakat," katanya.
Untuk menekan angka pengangguran, lanjutnya, maka harus ada langkah pemerintah mencari ruang sebagai "kantong" pengaman bagi masyarakat yang terdampak rasionalisasi maupun PHK, salah satunya melalui sektor informal.
Tahun 1998, katanya, pemerintah sudah pernah mengalami krisis ekonomi dan menariknya warga yang di-PHK bisa membuka usaha pada sektor informal dan membuka lapangan kerja, sehingga menyerap tenaga kerja baru.
"Jika itu bisa terulang dan bisa kita lakukan, maka keberadaan karyawan yang di-PHK bisa lebih produktif dan bisa menekan angka pengangguran," katanya.
Baca Juga: Tilem Kelima, Pura Dalem Harsana Pagesangan Gelar Pujawali Dihadiri Krama 27 Banjar
Terkait dengan itu, Martawang berharap para pelaku ekonomi kreatif saat ini mampu bertahan secara berkelanjutan sebagai alternatif, sembari menunggu skenario lebih besar.
"Artinya, untuk menyelesaikan masalah pengangguran dan PHK yang saat ini menjadi masalah nasional dan berdampak ke daerah dibutuhkan skenario yang lebih komprehensif," katanya. (ANTARA)
Berita Terkait
-
Persiapan Sirkuit Mandalika Jelang Perhelatan MotoGP 2026
-
Ricuh Penggerebakan Bandar Narkoba di NTB: Polisi Disabet Parang, Warga Ditembak
-
Jelang MotoGP, Kunjungan Wisatawan ke Mandalika Capai 685 Ribu
-
Nyemulak Jadi Awal Kebangkitan Desa Adat Sade
-
Baru Tangani 1 Kasus, Kajati NTB Sentil Kejari Mataram: Tak Ada Korupsi atau Tidur?
Terpopuler
- Bagaimana Cara Cek NIK Terindikasi Judol atau Tidak? Begini Langkah Mudahnya
- 25 Ribu Penerima Bansos di Sulsel Terindikasi Judol
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Khofifah dan Emil Hadiri Pameran Tunggal Lukisan SBY, Apresiasi Karya Presiden ke-6 RI
- Titik Terang Kabar Pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby, KUA: Surat Rekomendasi Sudah Masuk
Pilihan
-
Akhirnya Buka Suara Usai KPK Usut Korupsi di ATR/BPN, Ini Penjelasan Lengkap Nusron Wahid
-
Pria yang Tendang Perempuan di Senayan City Ditangkap Polisi!
-
Usut Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP, Kejagung Geledah Kantor Setda hingga Bapenda Kota Bekasi
-
Mekkah Diserang Houthi, Kemlu Minta WNI Hati-hati di Arab Saudi
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
Terkini
-
Nurul Adha Terancam Pimpin Lombok Barat Sendirian hingga 2029, Ini Penyebabnya
-
BRI Kartu Kredit Hadirkan Promo Hemat 25% untuk Boost Harimu
-
9 Oleh-Oleh Bali Favorit Wisatawan, Falala Chocolate Jadi Pilihan Nomor 1
-
Eks Kakanwil BPN Bali Resmi Ditahan Polda Bali
-
Renggut 3 Nyawa! WNA China Ditemukan di Tambang Ilegal Sumbawa