Komunitas Pro Demokrasi Bali Pertanyakan Urgensi Kebijakan WFH Saat G20 : Berlebihan

SuaraBali.id - Kebijakan Work From Home (WFH) dan sekolah daring saat perhelatan puncak KTT G20 di Bali nanti mengundang respons dari banyak pihak. Dimana sekolah yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) nantinya adalah Denpasar dan Badung.

Kebijakan yang awalnya diminta oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu dimaksudkan agar mengurangi mobilitas dan kemacetan saat KTT G20.

Namun demikian, Koordinator Komunitas Pro Demokrasi Bali Nyoman Mardika beranggapan kebijakan tersebut terlalu berlebihan. Baginya pengamanan dengan aparat saja dirasa cukup untuk mengurangi kemacetan.

“Bagi saya cukup dilakukan pembatasan dengan aparat saja. Tidak perlu harus melakukan WFH atau sekolah daring. Bagi saya ini terlalu berlebihan,” ujar Mardika dalam acara pada Selasa (11/10/2022)

Baca Juga: Mobil APV Oleng di Bypass IB Mantra, Pengendara Terjepit Kabin Mobil

Mardika juga mempertanyakan dasar hukum atas kebijakan tersebut.

“Dasar hukumnya apa? Itu kan hanya ucapan Luhut yang menginstruksikan kepada Pak Koster. Kalau terus seperti itu, proses regulasi kita tidak berfungsi,” tutur Mardika.

Sebelumnya, kebijakan WFH saat KTT G20 itu sudah disetujui oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Koster menjelaskan jika kebijakan tersebut hanya dilakukan di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung saja.

Kebijakan tersebut juga akan berlangsung selama dua hari.

Pada kesempatan berbeda, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyatakan kesiapan Kabupaten Badung untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Baca Juga: Motor Vario Dan Tas Gadis 19 Tahun yang Hilang Terseret Arus di Sungai Yeh Ho Ditemukan

“Bisa, ketika pandemi Covid-19 saja bisa. Saya katakan kita siap, toh juga tidak lama. Toh juga proses belajar mengajar berjalan baik,” ujar Giri Prasta pada Senin (10/10/2022).