Indekos Pun Akan Dimanfaatkan Untuk Penonton MotoGP di Mandalika, Ini Kisaran Harganya

SuaraBali.id - Event MotoGP yang akan diselenggarakan di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 20 Maret 2022 membuat pemerintah Kota Mataram juga harus ikut mempersiapkan penginapan bagi penonton yang akan datang. Terkini, Mataram diminta untuk menyiapkan 25 ribu kamar dari rumah penduduk guna memenuhi kuota 70.000 tamu MotoGP.

Dengan melihat kondisi perumahan penduduk di Kota Mataram, kesiapan untuk 25.000 tempat tidur tidak memungkinkan. Tapi pemerintah setempat akan berusaha menyiapkan secara maksimal berapapun rumah yang siap menjadi penginapan alternatif.

Salah satunya adalah indekos. Indekos ini juga akan dimanfaatkan dan bisa menjadi peluang bagi masyarakat setempat. Diharapkan harganya pun berkisar Rp 75-100 Ribu per malam.

Untuk melakukan pendataan ini, lanjutnya, lurah dan camat akan melakukan sosialisasi kepada warganya. Warga yang memiliki rumah atau kos-kosan yang dinilai layak bisa melapor, mendaftar langsung aparat setempat, atau daftar melalui aplikasi yang sudah disiapkan.

"Kriteria dasar rumah yang bisa menjadi penginapan alternatif tamu MotoGP antara lain, ada tempat tidur dan kamar mandi serta tempat makan di sekitarnya," kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram H Nizar Denny Cahyadi di Mataram, Rabu (12/1/2022) seusai mengikuti rapat koordinasi perdana persiapan MotoGP dengan tim dari Hospitality of Indonesia Network (HIN) di Kantor Wali Kota Mataram.

Memang dari HIN menyebutkan juga ada atraksi di sekitar penginapan agar bisa menjadi daya tarik bagi para tamu.

"Tapi itu tidak menjadi syarat wajib. Yang penting ada tempat tidur dan kamar yang representatif," katanya lagi.

Menyinggung masalah tarif rumah warga, Denny, mengatakan, diharapkan harganya di bawah tarif hotel. Misalnya, hotel melati tarifnya Rp125.000, rumah penduduk diharapkan Rp75.000-100.000, per malam.

"Untuk kepastian masalah tarif, akan kami bahas lebih lanjut termasuk regulasi lainnya," katanya.

Sedangkan mengenai kebutuhan jumlah kamar atau tempat tidur seperti yang disampaikan tim dari HIN tersebut akan dikoordinasikan secara internal lagi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya termasuk lurah dan camat.