Gepeng Dan Pengamen Makin Banyak di Denpasar Bali, Pandemi Jangan Jadi Alasan Toleransi

SuaraBali.id - Pemerintah Kota Denpasar meminta pandemi covid-19 jangan dijadikan alasan memberikan toleransi bila terjadi pelanggaran tata tertib. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana saat rapat dengan instansi terkait di Denpasar, Senin (1/10/2021).

Menurutnya, perlu dilakukan penekanan terkait penanganan masalah penyakit sosial, seperti pengamen, gelandangan dan pengemis, semakin marak di seputaran jalan Kota Denpasar, Bali.

Hal ini tentunya mengganggu kenyamanan dan aktivitas warga.

"Satpol PP dan dinas sosial diharapkan berkolaborasi menertibkan dengan tegas, tetapi humanis kepada pengamen dan gepeng di seputaran Kota Denpasar," ujar Alit Wiradana.

Untuk diketahui belakangan ini keberadaan pengamen dan gepeng semakin banyak yang beroperasi di sejumlah perempatan jalan di Kota Denpasar.

"Jangan semua karena alasan pandemi COVID-19 semua pelanggaran ditoleransi. Kalau ada pelanggaran harus ditertibkan, tetapi dengan cara-cara yang lebih humanis," katanya.

Selain itu, masyarakat juga diimbau waspada bencana alam karena belakangan ini curah hujan makin tinggi, oleh karena itu Pemerintah Kota Denpasar meminta masyarakat mewaspadai terjadinya cuaca ekstrem menjelang akhir tahun 2021.

Ia mengatakan memasuki musim hujan sangat berpotensi terjadi angin kencang dan cuaca buruk dalam rentan waktu Bulan November hingga Februari 2022. Alit Wiradana meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk bersiaga dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam.

"Saya minta kepada pimpinan OPD yang terkait dengan penanganan bencana, seperti badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), dinas lingkungan hidup dan kebersihan (DLHK), PUPR, dinas kesehatan, dinas sosial agar siap siaga," kata Alit Wiradana.

Ia mengatakan kegiatan pemantauan agar terpusat pada titik-titik luapan air yang berpotensi banjir dan juga pohon-pohon besar yang rawan tumbang tertiup angin kencang serta menyediakan pos-pos pelayananan penanggulangan bencana untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat.