Jokowi King of Lip Service, Ade Armando Sebut Logika BEM UI Cacat: Kok Bisa Sebodoh Itu?

SuaraBali.id - Ade Armando balik serang BEM UI dengan menyebut logika BEM UI cacat hingga menuding mereka bodoh memberikan gelar King of Lip Service kepada Jokowi. Menurut Ade Armando gelar Jokowi King of Lip Service tak punya kajian ilmiah.

Ade Armandi yang dikenal juga sebagai pegiat media sosial, khususnya host di kanal Youtube CokroTV, pun mengkritik langkah BEM UI. Menurutnya, semua yang dikritik BEM UI tidak masuk akal dan terkesan “ngaco”.

"Kalau begini, kesannya ya terlihat bodoh," kata Ade Armando.

Ketika ditanya status Ade Armando terhadap BEM UI di akun Twitter-nya, menyoal mahasiswa di BEM UI yang masuk UI dengan nyogok, Ade Armando tidak menampiknya.

Baca Juga: Disebut The King of Lip Service, Jokowi: Kritik Boleh Saja, Tapi Ingat Sopan Santun

Ia memang membenarkan membuat status itu. Ade Armando mengungkit ketika menyangkut lembaga yang mewakili UI, sebaiknya pengurus BEM harus mengkaji semua kasus yang dikritik, yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.

“Kita berharap, kan UI apalagi BEM punya tim kajian, kok muncul kajian seperti ini. Jadi sogok-menyogok itu sindiran saya saja kepada mereka (BEM),” tegas Ade Armando.

Ade menambahkan, ada banyak hal dalam kritikan BEM UI yang salah kaprah. Pertama, menurutnya, saat Jokowi yang disebut BEM ingkar janji menyangkut UU Ciptaker atau Omnibus Law. Hal itu, sebut Ade Armando, tidak bisa dilihat hanya dari tawaran uji materiel ke MK, tetapi, juga harus dilihat dari prinsip pemerintah mengenai UU ini.

“Memang sikap pemerintah seperti itu, karena mereka yang melahirkan. Secara logika masa ingkar janji? Logika mereka cacat dan mendasar,” imbuhnya.

Kritik BEM UI lainnya yang disorot Ade Armando adalah terkait revisi UU ITE.

Baca Juga: Jokowi Tanggapi King of Lip Service: Dulu Saya Dibilang Klemar-klemer, Bebek Lumpuh

Ade Armando menuding, kritik BEM kepada revisi UU ITE tidak tepat. Pasalnya, revisi yang akan dilakukan menyoal UU ITE, dikatakan Ade Armando, merupakan upaya pemerintah untuk melindungi warga dalam penyalahgunaan UU ITE.