SuaraBali.id - Dana hibah pariwisata dan bantuan insentif pemerintah saat ini masih dalam tahap persetujuan dengan jumlah Rp3,7 triliun. Demikian dikutip dari BeritaBali.com, jaringan SuaraBali.id.
"Kita berharap ini bisa dieksekusi dengan baik pada tahun anggaran 2021," ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dalam Weekly Media Briefing secara daring, Senin (24/5/2021), seperti dikutip BeritaBali.com dari Liputan6.com
Sandiaga Uno menjelaskan anggaran dalam skala yang diperluas, diperlebar, dan ditingkatkan. Artinya, mereka yang menerima dana hibah pariwisata itu, bukan hanya mencakup hotel dan restoran, namun penyelenggara wisata, pelaku wisata, serta ekonomi kreatif lainnya. Seperti biro perjalanan wisata, penyelenggaran taman rekreasi, dan beberapa kegiatan yang masuk dalam lingkup pariwisata dan ekonomi kreatif.
Saat ini ada beberapa kabupaten atau kota yang belum memberikan data-data yang diperlukan untuk bisa mengeksekusi hal itu, terutama yang berkaitan dengan BPJS Naker. Selain itu, Menparekraf juga belum mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pajak-pajak daerah lainnya.
"Karena kami akan menggunakan basis data pajak, hotel, restoran, dan hiburan. Oleh karena itu, mohon kerja samanya karena kami melakukan kebijakan ini berdasarkan data," tukasnya.
Sandiaga Uno berharap bahwa dana hibah pariwisata ini bisa membangkitkan, memulihkan ekonomi kreatif, menciptakan lapangan kerja, dan peluang-peluang usaha yang bisa membuatnya dapat bertahan.
"Harapannya, (dana hibah pariwisata) bisa menyentuh rekan-rekan kita yang betul-betul membutuhkan bantuan," lanjutnya.
Sementara itu, soal Bantuan Insentif Pemerintah yang sudah berlangsung sejak 2017, Sandiaga Uno mengatakan akan berlanjut pada 2021 dengan besaran Rp60 miliar. Tidak ada prioritas destinasi untuk bantuan insentif pemerintah akan terbuka seluruh Indonesia.
"Jadi, silakan saja mengajukan, open submission ini akan dibuka pada 4 Juni 2021 dan akan ditutup pada 4 Juli 2021," ujar Sandiaga Uno.
Bantuan insentif pemerintah ini merupakan suatu bentuk kebijakan yang berkeadilan. Bantuan ini ingin disampaikan kepada para pelaku usaha, UMKM, usaha-usaha kecil,juga para pengusaha pemula yang sedang berusaha bertahan di tengah pandemi dan sulitnya ekonomi.
Berita Terkait
-
Sah! Sandiaga Uno Jadi Presiden Komisaris MUTU
-
Nama Sandiaga Uno Kembali Tenar, Kini Masuk Daftar Usulan Komisaris MUTU
-
Marak Penyusup di Event Lari! 300 Personel Dikerahkan Amankan Rute Lari Pancasakti Run 2026
-
Sandiaga Uno Suntik Modal MUTU, Pasar Karbon RI Jadi Incaran
-
Buka Peluang ke World Marathon Majors, Pancasakti Run 2026 akan Dihadiri Ahok hingga Sandiaga Uno
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
- Viral Karnaval Mirip Ritual Satanisme di Pekalongan, Ada Penyembelihan Hewan dan Okultisme
- Polisi Sebut Wanita di Video Viral Biksu Thailand Mendadak Kaya Sejak Bolak Balik Masuk Kuil
Pilihan
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
-
Ada Pelantikan di Istana Sore Ini, Pratikno Ngaku Dapat Undangan Mendadak
-
Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
Terkini
-
Nasib Warga Kampung Adat Sade yang Masih Tinggal di Pengungsian
-
Ayah Asal Australia Ditemukan Tewas Tergantung Kabel Setrika, Dua Anak Tergeletak di Lantai
-
Lima Tahun Holding Ultra Mikro, Jutaan UMKM Naik Kelas
-
Hiu Paus 8 Meter Terdampar di Pantai Pengeragoan, Mati dan Dikubur
-
Bule Geber Motor Depan Dirjen Imigrasi, Ketahuan Overstay Akhirnya Dideportasi dari Bali