SuaraBali.id - Dana hibah pariwisata dan bantuan insentif pemerintah saat ini masih dalam tahap persetujuan dengan jumlah Rp3,7 triliun. Demikian dikutip dari BeritaBali.com, jaringan SuaraBali.id.
"Kita berharap ini bisa dieksekusi dengan baik pada tahun anggaran 2021," ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dalam Weekly Media Briefing secara daring, Senin (24/5/2021), seperti dikutip BeritaBali.com dari Liputan6.com
Sandiaga Uno menjelaskan anggaran dalam skala yang diperluas, diperlebar, dan ditingkatkan. Artinya, mereka yang menerima dana hibah pariwisata itu, bukan hanya mencakup hotel dan restoran, namun penyelenggara wisata, pelaku wisata, serta ekonomi kreatif lainnya. Seperti biro perjalanan wisata, penyelenggaran taman rekreasi, dan beberapa kegiatan yang masuk dalam lingkup pariwisata dan ekonomi kreatif.
Saat ini ada beberapa kabupaten atau kota yang belum memberikan data-data yang diperlukan untuk bisa mengeksekusi hal itu, terutama yang berkaitan dengan BPJS Naker. Selain itu, Menparekraf juga belum mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pajak-pajak daerah lainnya.
"Karena kami akan menggunakan basis data pajak, hotel, restoran, dan hiburan. Oleh karena itu, mohon kerja samanya karena kami melakukan kebijakan ini berdasarkan data," tukasnya.
Sandiaga Uno berharap bahwa dana hibah pariwisata ini bisa membangkitkan, memulihkan ekonomi kreatif, menciptakan lapangan kerja, dan peluang-peluang usaha yang bisa membuatnya dapat bertahan.
"Harapannya, (dana hibah pariwisata) bisa menyentuh rekan-rekan kita yang betul-betul membutuhkan bantuan," lanjutnya.
Sementara itu, soal Bantuan Insentif Pemerintah yang sudah berlangsung sejak 2017, Sandiaga Uno mengatakan akan berlanjut pada 2021 dengan besaran Rp60 miliar. Tidak ada prioritas destinasi untuk bantuan insentif pemerintah akan terbuka seluruh Indonesia.
"Jadi, silakan saja mengajukan, open submission ini akan dibuka pada 4 Juni 2021 dan akan ditutup pada 4 Juli 2021," ujar Sandiaga Uno.
Bantuan insentif pemerintah ini merupakan suatu bentuk kebijakan yang berkeadilan. Bantuan ini ingin disampaikan kepada para pelaku usaha, UMKM, usaha-usaha kecil,juga para pengusaha pemula yang sedang berusaha bertahan di tengah pandemi dan sulitnya ekonomi.
Berita Terkait
-
Buka Peluang ke World Marathon Majors, Pancasakti Run 2026 akan Dihadiri Ahok hingga Sandiaga Uno
-
Diramaikan Sandiaga Uno, Ajang Lari 5K di Senayan Kampanye 10 Ribu Langkah Per Hari
-
Ulang Tahun ke-85, Mien R. Uno Luncurkan Buku Cermin Diri: Berisi Pesan untuk Generasi Muda
-
Sandiaga Uno Resmi Jadi Kakek, Atheera Uno Melahirkan Anak Pertamanya
-
Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan
Terpopuler
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
- Beredar 24 Nama Terseret Kasus BGN, Kuasa Hukum Sony Sonjaya: Nama Itu Sudah Diserahkan ke Penyidik
Pilihan
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
-
Mahasiswa Belum Muncul, Begini Kondisi Terkini Bundaran HI Jelang Aksi 12 Juni
-
Harry de Fretes Bagikan Kabar Haji Bolot Meninggal, Keluarga: Hoaks, Itu Orang Kurang Kerjaan
Terkini
-
BRI Siapkan Buyback Saham Rp500 Miliar di Tengah Fluktuasi Pasar
-
Letusan Berkali-kali Gunung Lewotobi Laki-Laki, Warga Diminta Waspada Bahaya Ini
-
BUMN dan Himbara Bahas Stabilitas Pasar, BRI Tekankan Pentingnya Fundamental Kuat
-
Mau Mendaki Gunung Rinjani? Wajib Tahu 5 Aturan Baru Ini
-
Korupsi Sarung dan Mukena, Legislator Lombok Barat Dituntut 2 Tahun Penjara