Daftar 7 Tuntutan Gugatan AHY untuk 10 Loyalis Moeldoko

SuaraBali.id - Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY melayangkan 7 tuntutan gugatan untuk 10 loyalis Moeldoko, Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

AHY dibela Bambang Widjojanto (BW) sebagai pengacara. Sebagaimana dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus AHY menggugat bersama Sekjennya, Teuku Riefky Harsya.

Di antara 10 orang yang ada dalam gugatan tersebut, terdapat beberapa orang seperti Max Sopacua, Darmizal, Marzuki Alie, dan Jhoni Allen Marbun.

Selain itu, ada pula Yus Sudarso, Syofwatillah Mohzaib, Achmad Yahya, Tri Julianto Supandi R Sugondo, dan Boyke Novrizon.

Baca Juga: Gaya Santai Moeldoko Belanja di Tukang Sayur, Iwan Fals Beri Komentar

Sebelumnya, BW sebagai kuasa hukum telah menyampaikan beberapa pernyataan terkait gugatan tersebut.

Ia menyinggung bahwa apa yang telah dilakukan para penggagas KLB merupakan bentuk brutalitas terhadap demokrasi.

"Tadi ada yang menarik Mas Zaky kemukakan, konstitusi partai tuh diinjak-injak. Kalau kemudian ini diakomodasi, difasilitasi, tindakan-tindakan seperti ini, ini bukan sekadar abal-abal, ini brutalitas, brutalitas demokratif terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi," ujar BW.

Berikut 7 tuntutan dalam gugatan tersebut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan Para Tergugat tidak memiliki dasar hukum (legal standing) untuk melaksanakan aktifitas apapun dengan mengatasnamakan Partai Demokrat, termasuk Kongres Luar Biasa Partai Demokrat.
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat.
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa pertemuan yang mengklaim Kongres Luar Biasa Partai Demokrat pada tanggal, 5 Maret 2021 bertempat di The Hill Hotel & Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara berikut seluruh hasilnya adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum.
6. Menyatakan bahwa Turut Tergugat dilarang menerima pendaftaran, memberikan verifikasi dan pengesahan terhadap pendaftaran atas perubahan AD/ART dan
   Kepengurusan Partai Demokrat dari Para Tergugat dan/atau dari pihak lain yang mengklaim sebagai hasil KLB yang diselenggarakan tanggal 5 Maret di The Hill Hotel & Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.
7. Menyatakan dan menetapkan bahwa kepengurusan Partai Demokrat yang sah adalah kepengurusan yang ditetapkan melalui Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M.MH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, junto Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021.

Baca Juga: AHY Bertemu JK, Nostalgia Kedekatan Partai Demokrat dan Golkar