SuaraBali.id - Dosen Universitas Indonesia Ade Armando menilai Moeldoko bukan aktor tunggal saat kudeta Partai Demokrat. Bahkan aksi Moeldoko kudeta Partai Demokrat bukan untuk menjadi calon presiden (Capres) di Pemilu 2024 mendatang. Lalu apa?
Hal itu disampaikan Ade Armando lewat tayangan videonya yang tayang di kanal Youtube Cokro TV, seperti dilihat, Selasa (9/3/2021). Dalam tayangan videonya tersebut, Ade Armando awalnya meyakini bahwa Moeldoko bukan aktor tunggal di balik kudeta Partai Demokrat.
"Tapi hampir pasti juga, Moeldoko bukanlah aktor tunggal," kata Ade Armando.
"Analisis bahwa ini kerjaan Moeldoko sendirian untuk memenuhi ambisinya sebagai Capres 2024, rasanya sih lemah. Saya yakin, Moeldoko tahu dukungan rakyat terhadapnya rendah," lanjut dia.
Baca Juga: Imbas KLB, Parlinsyah Jabat Plt Ketua Demokrat Padangsidimpuan
"Jadi, kalau pengambilalihan Demokrat dilakukan untuk meniti peluang jadi presiden, rasanya seperti pungguk merindukan bulan," kata Ade Armando.
Menurutnya, Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat untuk kepentingan lain yang lebih luas dan bersifat nonpersonal. Moeldoko disinyalir mau kontrol partai supaya selaras dengan pihak-pihak yang merancang pergantian kekuasaan.
"Karena Partai Demokrat mungkin sekali menjadi batu sandungan bagi sebuah skenario yang sudah dirancang dua partai besar, yaitu PDIP dan Gerindra," tuturnya.
Sebab saat ini Prabowo Subianto dan Puan Maharani menjadi pasangan paling potensial pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Namun, keduanya bisa saja gagal seandainya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ikut dalam persaingan tersebut.
Ade meyakini selain PKS, Partai Demokrat kemungkinan bakal mendukung Anies untuk memenangkan kontestasi tersebut. Maka, untuk mencegah hal itu terjadi Partai Demokrat perlu dikudeta dan diarahkan untuk berpihak pada suara-suara pemerintah.
Baca Juga: Menkumham Yasonna L: Tolong Pak SBY dan AHY Jangan Tuding-Tuding Pemerintah
"Bila PKS dan Demokrat bergabung, sangat mungkin mereka menarik partai-partai lain di luar duet PDIP-Gerindra. Jadi, pimpinan Demokrat diganti. Bukan untuk memperlemah, melainkan untuk mengubah haluan di pemilihan 2024," ujar Ade Armando.
Mengutip Hops.id, tujuan lain Moeldoko mengambil alih demokrat menurut Ade lantaran saat ini tengah berkembang analisis lain yakni Partai Demokrat perlu dikudeta supaya mereka bersedia setuju dengan rencana amandemen UUD 45 terkait masa jabatan presiden yang menjadi tiga periode.
"Wacana penambahan masa jabatan presiden sampai tiga periode ini sudah banyak dilontarkan oleh berbagai parpol. Masalahnya Partai Demokrat tidak termasuk dalam kelompok pendukung amandemen UUD 45 ini," jelasnya.
Oleh karena itu, kata Ade Armando, kemungkinan kepemimpinan Partai Demokrat harus diganti oleh Moeldoko untuk memuluskan rencana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tersebut.
"Karena itu, menurut analisis ini, pimpinan Partai Demokrat harus diganti. Mungkinkah ini penjelasannya? Mungkin saja," ujarnya.
Berita Terkait
-
Teken Dealership Agreement Eksklusif, MAB Jadi Distributor Resmi Truk Yutong di Indonesia
-
Biografi Candra Kusuma, Anggota DPRD Bogor yang Viral Gara-gara Skandal Dibocorkan Anak
-
Kritik Naturalisasi Timnas Indonesia, Anggota DPR Anita Jacoba Ditindak Partai Demokrat
-
Moeldoko Pernah Banting 'Jam Tangan Mewah', Pejabat Kejagung Diharap Berlaku Sama
-
Kekayaan Anita Jacoba Gah yang Sentil Naturalisasi Kevin Diks cs, Ternyata Jarang Lapor LHKPN?
Tag
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Dispar Bereaksi Ketika Bali Tidak Direkomendasikan di Tahun 2025 : Tidak Ada Alasan
-
Serangan Hoaks Pilkada Bali: Polda Kewalahan Buru Buzzer TikTok & Instagram
-
Kecelakaan Beruntun di Gatsu Tengah Denpasar, Ini Kronologi Awal Dan Penyebabnya
-
Spanduk Coblos Si Gundul Akan Dikembalikan ke Rumah Paslon, Satpol PP : Biar Tak Jadi Sampah
-
Hadapi Kepadatan Akhir Tahun di Bali, Kemacetan Mengerikan Tahun Lalu Diharapkan Tak Terulang