Max mengatakan kongres akan berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Terkait isu kongres akan berakhir dengan aklamasi memenangkan Moeldoko, Max menampik dan menyerahkan keputusan kepada peserta forum.
"Aklamasi itu akan terjadi jika tidak ada satu calon pun yang maju. Tapi kami membuka selebar-lebarnya. Pak Marzuki Alie sudah datang, ia juga berminat menjadi calon dan ada yang lain-lain juga, maka kita buka peluangnya. Mungkin saya juga mau maju sebagai calon, kenapa tidak," ungkapnya.
Menurutnya, jika kongres memutuskan hanya calon tunggal maka hal tersebut adalah keputusan peserta bukan karena ada yang menginginkan.
"Ya kita tidak akan melakukan calon tunggal, itu sesuatu yang tidak bagus. Karena menutup calon yang lain, seperti kongres-kongres yang sudah berlalu kemarin," bebernya.
Kongres Dihadiri 1200 Peserta
Max Sopacua menjelaskan persiapan dari Kongres Luar Biasa (KLB) yang digagas oleh para pendiri Partai Demokrat itu sudah 99 persen. Sedangkan satu persen lagi tinggal pembukaan.
"Jadi kalau dihitung sampai sekarang ini, Peserta sudah banyak hadir. Dihitung dari para peninjau yang memiliki hak suara dan hak bicara," kata Max.
Peserta yang hadir dalam KLB Partai Demokrat terdiri dari DPC dan DPD serta peserta peninjau dan peserta yang memiliki hak bicara.
Max mengklaim jumlah peserta yang akan hadir telah memenuhi syarat untuk diselenggarakannya kongres yakni di atas 2/3 dari jumlah yang memiliki hak suara.
Baca Juga: Empat Pengurus DPC Asal Sulsel Disebut Hadir di KLB Demokrat
"Karena kongres biasanya memiliki hak suara dan hak bicara dan peninjau, itu sudah mencapai 1200 orang sampai hari ini. Jadi kongres ini sesuai aspek legalitas adalah 2/3 dari jumlah hak suara. Kalau di hitung-hitung lebih rendah lagi yaitu 50 persen ditambah 1 lah," ungkapnya.
Dia mengatakan kongres sudah sangat memadai dan tidak lagi terkendala oleh hal-hal yang krusial. Max bahkan mempersilahkan jika ada pihak-pihak yang tersiar kabar akan membubarkan kongres. Menurutnya, aspek legalitas kongres jelas dan ada aspek hukum yang melindungi.
"Kalau ada orang-orang yang mau membubarkan silahkan saja. Kan ada aparat hukum. Kita berpijak ke masalah hukum, kita berpijak masalah keamanan, semua ada aspek hukumnya," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Pemulihan Bencana Sumatra Butuh Rp51 Triliun, AHY: Fokus Utama Pulihkan Jalan dan Jembatan
-
Annisa Pohan Diduga Hamil, Usia Anak Pertama Jadi Sorotan
-
AHY Pimpin Penyelamatan Korban Banjir Sumatra, Ungkap Penyebabnya Topan Tropis Langka
-
Lawan Waktu Selamatkan Korban Banjir Sumatra, AHY Kerahkan Armada Helikopter hingga Modifikasi Cuaca
-
Analis Beberkan Peluang PKS-Demokrat Berkoalisi di 2029, Mau Usung Prabowo Lagi?
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
Terkini
-
Apa Jasa Raden Aria Wirjaatmadja bagi BRI? Begini Kisahnya
-
TikTok Diprediksi 'Menggila' Saat Nataru, Trafik Data Bali-Nusra Diproyeksikan Naik
-
Batik Malessa, Dari Kampung Tipes Memberdayakan Perempuan dan Menggerakkan Ekonomi Keluarga
-
BRI Bersama BNI dan PT SMI Biayai Proyek Flyover Sitinjau Lauik Senilai Rp2,2 Triliun
-
Rekomendasi Rental Motor Murah di Bali Mulai Rp50 Ribu