Max mengatakan kongres akan berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Terkait isu kongres akan berakhir dengan aklamasi memenangkan Moeldoko, Max menampik dan menyerahkan keputusan kepada peserta forum.
"Aklamasi itu akan terjadi jika tidak ada satu calon pun yang maju. Tapi kami membuka selebar-lebarnya. Pak Marzuki Alie sudah datang, ia juga berminat menjadi calon dan ada yang lain-lain juga, maka kita buka peluangnya. Mungkin saya juga mau maju sebagai calon, kenapa tidak," ungkapnya.
Menurutnya, jika kongres memutuskan hanya calon tunggal maka hal tersebut adalah keputusan peserta bukan karena ada yang menginginkan.
"Ya kita tidak akan melakukan calon tunggal, itu sesuatu yang tidak bagus. Karena menutup calon yang lain, seperti kongres-kongres yang sudah berlalu kemarin," bebernya.
Kongres Dihadiri 1200 Peserta
Max Sopacua menjelaskan persiapan dari Kongres Luar Biasa (KLB) yang digagas oleh para pendiri Partai Demokrat itu sudah 99 persen. Sedangkan satu persen lagi tinggal pembukaan.
"Jadi kalau dihitung sampai sekarang ini, Peserta sudah banyak hadir. Dihitung dari para peninjau yang memiliki hak suara dan hak bicara," kata Max.
Peserta yang hadir dalam KLB Partai Demokrat terdiri dari DPC dan DPD serta peserta peninjau dan peserta yang memiliki hak bicara.
Max mengklaim jumlah peserta yang akan hadir telah memenuhi syarat untuk diselenggarakannya kongres yakni di atas 2/3 dari jumlah yang memiliki hak suara.
Baca Juga: Empat Pengurus DPC Asal Sulsel Disebut Hadir di KLB Demokrat
"Karena kongres biasanya memiliki hak suara dan hak bicara dan peninjau, itu sudah mencapai 1200 orang sampai hari ini. Jadi kongres ini sesuai aspek legalitas adalah 2/3 dari jumlah hak suara. Kalau di hitung-hitung lebih rendah lagi yaitu 50 persen ditambah 1 lah," ungkapnya.
Dia mengatakan kongres sudah sangat memadai dan tidak lagi terkendala oleh hal-hal yang krusial. Max bahkan mempersilahkan jika ada pihak-pihak yang tersiar kabar akan membubarkan kongres. Menurutnya, aspek legalitas kongres jelas dan ada aspek hukum yang melindungi.
"Kalau ada orang-orang yang mau membubarkan silahkan saja. Kan ada aparat hukum. Kita berpijak ke masalah hukum, kita berpijak masalah keamanan, semua ada aspek hukumnya," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Pendidikan AHY Dikulik, Caranya Tanggapi Tragedi KRL Dinilai Lebih Bijak dari Menteri PPPA
-
Sosok Arifah Fauzi: Menteri PPPA yang Viral Usul Gerbong Perempuan di Tengah
-
AHY Bakal Selidiki Dugaan Gangguan Sinyal di Balik Kecelakaan Kereta Bekasi Timur
-
AHY Minta Evakuasi Gerbong KRL di Bekasi Timur Rampung Sore Ini, Target Malam Sudah Normal
-
Murni Penembakan atau Siasat Trump? Republik Tuduh Partai Demokrat sebagai Biang Kerok
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
- 5 Rekomendasi Sepeda Roadbike Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pemula hingga Harian
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Warga Lombok Menjerit: Gas Elpiji 3 Kg Langka dan Harga Melonjak
-
Jarak Tempuh Terlalu Jauh, ASN Menyerah Gunakan Sepeda ke Kantor
-
Kinerja BRI Tetap Solid, Laba Bersih Tumbuh 13,7% Capai Rp15,5 Triliun di Awal 2026
-
Undian Digelar, Nasabah BRI Berpeluang Raih Experience Eksklusif Menyaksikan Barcelona di Camp Nou
-
Skandal Narkoba Oknum Perwira Polisi di NTB: Jaksa Endus Aliran Dana Miliaran Rupiah