Max mengatakan kongres akan berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Terkait isu kongres akan berakhir dengan aklamasi memenangkan Moeldoko, Max menampik dan menyerahkan keputusan kepada peserta forum.
"Aklamasi itu akan terjadi jika tidak ada satu calon pun yang maju. Tapi kami membuka selebar-lebarnya. Pak Marzuki Alie sudah datang, ia juga berminat menjadi calon dan ada yang lain-lain juga, maka kita buka peluangnya. Mungkin saya juga mau maju sebagai calon, kenapa tidak," ungkapnya.
Menurutnya, jika kongres memutuskan hanya calon tunggal maka hal tersebut adalah keputusan peserta bukan karena ada yang menginginkan.
"Ya kita tidak akan melakukan calon tunggal, itu sesuatu yang tidak bagus. Karena menutup calon yang lain, seperti kongres-kongres yang sudah berlalu kemarin," bebernya.
Kongres Dihadiri 1200 Peserta
Max Sopacua menjelaskan persiapan dari Kongres Luar Biasa (KLB) yang digagas oleh para pendiri Partai Demokrat itu sudah 99 persen. Sedangkan satu persen lagi tinggal pembukaan.
"Jadi kalau dihitung sampai sekarang ini, Peserta sudah banyak hadir. Dihitung dari para peninjau yang memiliki hak suara dan hak bicara," kata Max.
Peserta yang hadir dalam KLB Partai Demokrat terdiri dari DPC dan DPD serta peserta peninjau dan peserta yang memiliki hak bicara.
Max mengklaim jumlah peserta yang akan hadir telah memenuhi syarat untuk diselenggarakannya kongres yakni di atas 2/3 dari jumlah yang memiliki hak suara.
Baca Juga: Empat Pengurus DPC Asal Sulsel Disebut Hadir di KLB Demokrat
"Karena kongres biasanya memiliki hak suara dan hak bicara dan peninjau, itu sudah mencapai 1200 orang sampai hari ini. Jadi kongres ini sesuai aspek legalitas adalah 2/3 dari jumlah hak suara. Kalau di hitung-hitung lebih rendah lagi yaitu 50 persen ditambah 1 lah," ungkapnya.
Dia mengatakan kongres sudah sangat memadai dan tidak lagi terkendala oleh hal-hal yang krusial. Max bahkan mempersilahkan jika ada pihak-pihak yang tersiar kabar akan membubarkan kongres. Menurutnya, aspek legalitas kongres jelas dan ada aspek hukum yang melindungi.
"Kalau ada orang-orang yang mau membubarkan silahkan saja. Kan ada aparat hukum. Kita berpijak ke masalah hukum, kita berpijak masalah keamanan, semua ada aspek hukumnya," pungkasnya.
Berita Terkait
-
AHY Bilang Truk Odol Biang Kerok Jalanan Rusak, RI Harus Keluar Duit Rp40 T Setiap Tahun
-
AHY Siapkan Insentif Truk ODOL, Dorong Armada Listrik dan Logistik Lebih Aman
-
Pemerintah Siapkan Insentif untuk Pemilik Truk ODOL yang Mau Beralih ke Truk Standar
-
Masa Depan Bandara Kertajati di Tangan AHY
-
AHY dan Merry Riana Hadir Bersama Sahabat Ojol, Nobar Piala Dunia 2026
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
WNA Kembali Berulah Indikasi Diskriminasi WNI di Bali, Imigrasi Diminta Bertindak Tegas
-
Alasan Polisi Tambah Pasal Pidana pada Kasus Santri Terbakar
-
Guru SD di Buleleng Jadi Tersangka Pencabulan Siswi
-
Transformasi BRIvolution Reignite Melaju Pesat, Perkuat Kontribusi Danantara bagi Perekonomian
-
Fakta Baru Kasus Kebakaran Maut Tewaskan Santri di NTB, Polisi Tambah Pasal untuk Tersangka