Max mengatakan kongres akan berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Terkait isu kongres akan berakhir dengan aklamasi memenangkan Moeldoko, Max menampik dan menyerahkan keputusan kepada peserta forum.
"Aklamasi itu akan terjadi jika tidak ada satu calon pun yang maju. Tapi kami membuka selebar-lebarnya. Pak Marzuki Alie sudah datang, ia juga berminat menjadi calon dan ada yang lain-lain juga, maka kita buka peluangnya. Mungkin saya juga mau maju sebagai calon, kenapa tidak," ungkapnya.
Menurutnya, jika kongres memutuskan hanya calon tunggal maka hal tersebut adalah keputusan peserta bukan karena ada yang menginginkan.
"Ya kita tidak akan melakukan calon tunggal, itu sesuatu yang tidak bagus. Karena menutup calon yang lain, seperti kongres-kongres yang sudah berlalu kemarin," bebernya.
Kongres Dihadiri 1200 Peserta
Max Sopacua menjelaskan persiapan dari Kongres Luar Biasa (KLB) yang digagas oleh para pendiri Partai Demokrat itu sudah 99 persen. Sedangkan satu persen lagi tinggal pembukaan.
"Jadi kalau dihitung sampai sekarang ini, Peserta sudah banyak hadir. Dihitung dari para peninjau yang memiliki hak suara dan hak bicara," kata Max.
Peserta yang hadir dalam KLB Partai Demokrat terdiri dari DPC dan DPD serta peserta peninjau dan peserta yang memiliki hak bicara.
Max mengklaim jumlah peserta yang akan hadir telah memenuhi syarat untuk diselenggarakannya kongres yakni di atas 2/3 dari jumlah yang memiliki hak suara.
Baca Juga: Empat Pengurus DPC Asal Sulsel Disebut Hadir di KLB Demokrat
"Karena kongres biasanya memiliki hak suara dan hak bicara dan peninjau, itu sudah mencapai 1200 orang sampai hari ini. Jadi kongres ini sesuai aspek legalitas adalah 2/3 dari jumlah hak suara. Kalau di hitung-hitung lebih rendah lagi yaitu 50 persen ditambah 1 lah," ungkapnya.
Dia mengatakan kongres sudah sangat memadai dan tidak lagi terkendala oleh hal-hal yang krusial. Max bahkan mempersilahkan jika ada pihak-pihak yang tersiar kabar akan membubarkan kongres. Menurutnya, aspek legalitas kongres jelas dan ada aspek hukum yang melindungi.
"Kalau ada orang-orang yang mau membubarkan silahkan saja. Kan ada aparat hukum. Kita berpijak ke masalah hukum, kita berpijak masalah keamanan, semua ada aspek hukumnya," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Salip Cak Imin dan AHY! Golkar Ungkap Kunci Bahlil Jadi Menteri Paling Populer
-
Mulut Kotor Donald Trump Serang Rival Demokrat di Pilpres Senat AS
-
Survei SMRC: Elektabilitas Prabowo Tergeser oleh Gibran, Selisih Capai 7 Persen
-
Menakar Orasi SBY Soal Negarawan: Sindiran Politik untuk Elite atau Pesan Kebangsaan Menuju 2029?
-
Kejutan Survei SMRC: Elektabilitas Gibran dan AHY Sukses Salip Prabowo Subianto
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- Djarum Digeledah KPK, Publik Ramai Kaitkan dengan Isu Haji Isam dan DBS
- 5 Sunscreen untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- Cara Cek KTP Kita Terdaftar di Pinjol Apa Saja?
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Bisnis Elektronik Nasional Hadapi Tantangan di Tengah Gejolak Ekonomi Dan Pelemahan Rupiah
-
70 Tahun Jadi Bagian Sejarah Indonesia, Panasonic Gobel Rawat Memori Dan Komitmen Mitra
-
Anak-Anak Digerebek Bak Teroris, TGB: Bukan Ini Polisi yang Dicita-citakan Pendiri Bangsa!
-
Jelang Lawan Arema FC, Pelatih Bali United Keluhkan Masalah Ini
-
Kapal Angkut Turis Asing Meledak dan Terbakar di Nusa Penida