Tabanan Memasuki Vaksinasi Tahap Kedua, Sasar Lebih dari 10 Ribu Orang

SuaraBali.id - Dari data Dinas Kesehatan Tabanan, untuk vaksinasi tahap pertama yang menyasar nakes atau Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), pengakses layanan 4.145 orang, nakes divaksin pertama 3.470 orang, nakes divaksin kedua 3.132 orang, nakes ditunda 162 orang, nakes yang tidak divaksin (dibatalkan) 159 orang, jumlah vaksin diterima 7.200 vial dan sisa vaksin 595 vial/dosis.

Dikutip dari BeritaBali.com, jaringan SuaraBali.id, sisa vaksin diberikan pada nakes yang sebelumnya sempat ditunda. Kini, sesuai aturan baru sudah ada perubahan bagi penerima vaksin, yaitu beberapa kondisi yang sudah bisa tercover seperti kondisi penerima tengah menyusui maupun hipertensi.

Sementara itu, pemerintah kabupaten Tabanan masih melakukan pendataan untuk sasaran penerima vaksin Covid-19 tahap kedua. Namun untuk pendataan ini, Dinas Kesehatan kabupaten Tabanan hanya mendapatkan data dari instansi yang membawahi para penerima vaksin.

"Kami sudah menyurati beberapa instansi sesuai sasaran vaksin, hingga Senin (22/2/2021), data yang sudah masuk sesuai surat itu jumlahnya 10.754 sasaran," papar Kepala Bidang Penanganan Penyakit Menular (P2M) dr. I Ketut Nariana, pada Selasa (23/2/2021).

Baca Juga: 15 Nakes Puskesmas Jombang Tangsel Positif Covid-19, Sebagian Usai Divaksin

Ditambahkannya, kelompok masyarakat yang masuk dalam prioritas vaksinasi tahap kedua merupakan kelompok masyarakat yang memiliki interaksi dan mobilitas yang tinggi, sehingga sangat rentan terpapar virus Covid-19.

Yaitu antara lain lansia usia 60 tahun ke atas, pedagang pasar. Juga pendidik (guru, dosen, tenaga pendidik), tokoh agama dan penyuluh agama, wakil rakyat, pejabat pemerintahan, ASN, keamanan (TNI/Polri), pariwisata (petugas wisata , hotel dan restoran), pelayan publik (damkar, BPBD, BUMN,BUMD, BPJS, Kepala/Perangkat Desa), pekerja transportasi publik, atlit dan wartawan atau pekerja media.

"Untuk vaksin produksinya bertahap, dan tentunya yang menentukan sasaran siapa yang duluan itu kami juga harus tunggu perintahnya bukan kami di Dinkes yang menentukan," pungkasnya.