SuaraBali.id - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Bali mengupayakan bantuan untuk korban terorisme Bom Bali I dan II.
Saat ini puluhan korban mengikuti asesmen atau penilaian agar mendapat kompensasi
Asesmen terhadap korban bom Bali I dan II dilaksanakan 13-16 Oktober 2020. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo.
"Saat ini telah dilakukan asesmen terhadap 39 korban terorisme dalam peristiwa Bom Bali I dan II," ujarnya di Kantor Gubernur Bali di Denpasar, Kamis (16/10/2020).
Dia mengatakan sejak terbit PP Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 7/2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban Tindak Pidana, LPSK berkejaran dengan waktu terkait dengan permohonan dan data para korban terorisme masa lalu harus terhimpun seluruhnya pada bulan Juni 2020.
Selanjutnya, langkah akseleratif dengan melakukan asesmen serentak terhadap 231 korban terorisme masa lalu seluruh wilayah, termasuk di dalamnya korban Bom Bali I dan II.
Hasto menuturkan pihaknya sedang berupaya melakukan pembayaran kompensasi bagi korban terorisme masa lalu pada tahun ini.
Pembayaran itu, terutama bagi korban yang telah penuhi syarat sesuai dengan aturan yang berlaku dan yang telah dilakukan verifikasi oleh LPSK.
Dia memprediksi ke depan jumlah angka permohonan kompensasi dari korban terorisme masa lalu akan terus bertambah.
Sementara itu, korban Bom Bali I Tumini (45) mengatakan dirinya sebelumnya bekerja sebagai bartender yang berlokasi tidak jauh dari sumber ledakan bom. Namun, berhenti bekerja sejak mengalami luka-luka pasca-Bom Bali I tersebut.
"Luka saya satu tubuh terbakar, luka 45 persen. Waktu itu saya kerja bagian bartender. Belum lama saya datang 30 menit kemudian ledakan," ujar Tumini.
"Dari peristiwa itu, tersisa gotri dalam kepala. Dari pihak LPSK, suruh angkat tetapi saya menolak karena saya capek masuk ruang operasi terus sebanyak 9 kali," sambungnya.
Tumini menyampaikan terima kasih kepada LPSK dan pihak-pihak yang sudah menaungi korban dan masih aktif menanggung korban. Terlebih LPSK selama ini memberikan bantuan anak sekolah dan pengobatan konseling.
"Uang tunai untuk transpor berobat ke rumah sakit. Dalam 1 bulan untuk uang bensin dan uang makan Rp365 ribu diberikan. Dalam sebulan ada konseling dan berobat ke rumah sakit," ucapnya.
Baca Juga: LPSK Ajukan Rp 65 Juta untuk Kompensasi Wiranto Sebagai Korban Terorisme
Tidak hanya korban Bom Bali I, Ni Nyoman Ariningsih (47) korban Bom Bali II juga mengikuti asesmen di Denpasar.
Ni Nyoman Ariningsih mengatakan bahwa LPSK memberikan bantuan sosial berupa pendidikan dan modal usaha serta bantuan medis psikologis.
"Pasca-Bom Bali II saya bermasalah dengan telinga kanan. Ketika mendengar suara, terlalu keras. Karena kondisinya gendang telinga pecah dan saya tidak bisa bekerja seperti dahulu," ucapnya.
Menurutnya bantuan dari LPSK telah meringankan kondisinya saat ini. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
Polisi Ungkap Motif Mengejutkan Bocah Lompat dari Lantai 3 di Denpasar
-
Tak Gentar Meski Skuad Pincang, Johnny Jansen Bocorkan Kunci Kemenangan Bali United
-
Dilarang Bawa Sambal Terasi, Makanan Jamaah Calon Haji Disita Petugas
-
Begini Praktik Curang di Hari Pertama UTBK SNBT 2026
-
Stop 'Open Dumping'! Menteri LH Ancam Pidana Penjara hingga 15 Tahun bagi Pemda Bandel