SuaraBali.id - Akhir Agustus 2020 mendatang, Personel TNI dan Polri dijadwalkan mengelar simulasi gabungan protokol pengamanan dan penyelamatan dalam rangka kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah kegiatan KTT G-20 dan KTT ASEAN 2023 mendatang di Labuan Bajo, Manggarai Barat.
Staf khusus Kementerian Pariwisata Bidang Keamanan, Inspektur Jenderal Polisi Adi Jayamarta bersama Kepala Polda NTT, Inspektur Jenderal Polisi Hamidin, Rabu (5/8/2020) mengatakan, simulasi itujuga diikuti sejumlah instansi terkait.
"Nanti direncanakan simulasi ini akan dihadiri dan disaksikan langsung Presiden Joko Widodo," katanya, kepada Antara.
Adi juga mengatakan segala persiapan untuk simulasi pengamanan tamu-tamu pertemuan KTT G-20 dan KTT ASEAN 2023 tengah disiapkan.
Lebih lanjut, simulasi itu juga sekaligus ingin mengetahui sejauh mana kesiapan dari Polda NTT dan jajaran dalam rangka pengamanan kegiatan KTT G20 dan KTT ASEAN 2023 mendatang.
Sementara itu Hamidin mengungkapkan, Polda NTT siap mengamankan kegiatan KTT G-20 dan KTT ASEAN 2023 mendatang.
"Terkait kesiapan, kami siap mengamankan KTT G-20 dan KTT ASEAN 2023. Namun terkait pemenuhan fasilitas keamanan, saya berharap perlu penambahan personel polisi untuk menambah kekuatan," kata dia.
sejumlah personel yang dibutuhkan seperti, polisi pariwisata, Brimob, Polsek Komodo, terutama pada peningkatan status Polair yang ada sekarang di Labuan Bajo yakni, dari Pos menjadi Satuan.
Pada kesempatan yang sama, dia juga menyampaikan perlu ada peningkatan pengelolaan pariwisata di Labuan Bajo agar lebih baik dan menguntungkan untuk daerah.
Baca Juga: Puluhan Tenaga Kesehatan di Riau Terkonfirmasi Positif COVID-19
Menurutnya, selama ini pengelolaan pariwisata di Labuan Bajo tidak efektif sehingga dari daerah itu tidak mendapat keuntungan atau kerugian yang bisa dilihat dari PAD setempat sehingga pembangunan pariwisata di sana harus ditingkatkan.
"Saya berharap pemerintah daerah studi banding ke luar negeri sehingga nantinya pengelolaan pariwisata yang ada di Labuan Bajo dapat dikelola secara lebih baik dan dapat menguntungkan untuk daerah, karena selama ini yang saya liat pengelolaannya salah sehingga daerah tidak mendapatkan apa-apa atau dari aspek PAD kita rugi," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Cucu Keempat Jokowi Lahir, Bobby Nasution Punya Anak Kedua
-
Gubernur Kepri Positif Corona Sempat Bertemu Presiden, Istana Merespon
-
Pura-pura Jadi Tentara Biar Disegani, Pria di Medan Diamankan Polisi
-
Gelar 10 Ribu Tes Swab Massal di Kalsel, Banjarmasin Jatah Terbanyak
-
Ngaku Bisa Mutasikan Anggota TNI, Kolonel Gadungan di Pariaman Dibekuk
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Harga Samsung Galaxy S26 Series di Indonesia, Varian Mana Paling Worth It?
-
Koster Ingin Presiden Prabowo Buka PKB 2026, Sekaligus Bahas Bali Jadi Pusat Keuangan Dunia
-
Buron Korupsi Proyek Jalan Gunung Tunak Terdeteksi di Mataram, Kejari: Jangan Coba-coba Melindungi
-
Warning! Pemkot Mataram Larang Dapur Makan Bergizi Pakai Gas Subsidi
-
Kejari Mataram Mulai Bidik Pengurus PMI Terkait Penyelidikan Dana 2025