Akibat Susah Dapat BBM, Pemprov Bali: Pegawai WFH dan Siswa Belajar Daring

Baca 10 detik

Pemprov Bali menetapkan kebijakan WFH bagi instansi dan sekolah pada 15 hingga 17 Oktober 2026.
Kebijakan tersebut diterapkan untuk mendukung kelancaran penyediaan serta distribusi BBM oleh PT Pertamina di Bali.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa pelayanan publik yang mendesak harus tetap berjalan secara optimal di kantor.

"Kebijakan ini merupakan langkah penyesuaian sementara untuk mendukung kelancaran tugas Pertamina dalam penyediaan dan distribusi BBM di Bali. Melalui dukungan dan koordinasi seluruh instansi terkait, diharapkan upaya kelancaran distribusi BBM dapat berjalan dengan baik, sementara aktivitas pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan publik tetap terlaksana secara optimal," ujarnya.

Siswa Belajar Online

Pihak Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar, Bali, menerapkan kegiatan belajar mengajar secara daring.

Hal tersebut, akibat adanya antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Pulau Bali.

Kepala Disdikpora Kota Denpasar Anak Agung Gede Wiratama mengatakan, pembelajaran secara daring tersebut akan diterapkan pada Kamis (15/10) dan Jumat (16/10).

"Iya besok Kamis dan Jumat (pembelajaran secara daring)," kata Wiratama saat dikonfirmasi, Rabu (14/10).

Ia menyampaikan, bahwa kebijakan tersebut diambil karena mempertimbangkan kendala guru dan orangtuanya dalam mengantar anak ke sekolah di tengah situasi antrean BBM di sejumlah SPBU di Kota Denpasar.

"Karena ini kan gurunya juga enggak ada dapat (BBM), orang tuanya juga enggak bisa ngantar anak. Itu sementara, kita lihat dulu, kalau memang sudah normal, iya kembali kita kembali normal lagi," imbuhnya.

Ia menyebutkan, kebijakan ini berlaku untuk 626 sekolah negeri dan swasta di Denpasar, yang terdiri dari 292 PAUD/TK, 254 SD, dan 80 SMP. Pembelajaran daring akan berlangsung selama dua hari.

Kontributor : M Dafi