PMI yang akan berangkat secara ilegal mereka dibawa menggunakan perahu atau kapal dari Kepulauan Batam menuju perairan Johor Malaysia dan mereka disuruh berenang ke tepi pantai untuk bisa masuk ke negara tetangga.
Staf Pengelola Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Cahyaning Widi mengatakan berdasarkan dari keterangan dari WNI yang selamat, kapal yang ditumpangi menuju Malaysia sarat penumpang dan setelah mencapai sekitar 500 meter dari garis pantai, para penumpang dipaksa terjun ke laut untuk berenang menuju pantai.
"Kondisi tersebut menyebabkan barang bawaan penumpang seperti dompet, paspor, handphone, dan sebagainya hilang," katanya.
Di satu sisi bagi PMI yang bisa berenang tentu mereka bisa melewati jalur berbahaya tersebut, sedangkan bagi PMI yang tidak bisa berenang harus pasrah terseret ombak sampai nyawa mereka melayang.
"Mereka meninggal karena mengalami kecelakaan laut," katanya.
Selanjutnya, otoritas setempat akan memeriksa kedua WNI selamat dan melanjutkan proses pengadilannya sebelum dideportasi ke Indonesia.
"Warga yang ditemukan selamat masih menjalani pemeriksaan," katanya.
Upaya pemerintah desa
Pencegahan pengiriman PMI secara ilegal itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, tapi pemerintah desa juga dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan jalur resmi saat berangkat ke luar Negeri.
"Kita telah ingatkan kepada masyarakat supaya menggunakan jalur resmi, namun masih saja ada warga yang tetap pergi menggunakan jalur ilegal," kata Kepala Desa Barebali Lalu Ali Junaidi.
Oleh sebab itu, dengan adanya kejadian itu bisa menjadikan pelajaran bagi masyarakat Lombok Tengah khususnya supaya tidak pergi keluar negeri menggunakan jalur ilegal, karena sangat membahayakan nyawa mereka.
"Niat cari rejeki, malah nyawa yang melayang," katanya.
Tidak hanya pemerintah Desa Barebali, pemerintah desa lainnya juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak bekerja ke luar secara ilegal.
"Sosialisasi sudah sering dilakukan, namun ada saja warga yang bekerja secara ilegal," katanya.
Ditanggung pemerintah
