SuaraBali.id - Sebanyak 2 juta karyawan mal terancam dipecat karena PPKM Darurat Jawa-Bali. Alasannya PPKM Darurat Jawa-Bali mengharuskan mal dan supermarket tutup.
PPKM Darurat Jawa-Bali dilakukan 3 sampai 20 Juli 2021 itu. Hal itu dikatakan Ahli Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah.
“Ada banyak sekali karyawan, tenaga kerja, buruh yang kena dampak luar biasa. Karena apa, karena selama ini banyak dari mereka yang menggantungkan keberadaan pusat perbelanjaan. Kalau itu ditutup, maka yang terjadi adalah pemecatan dan PHK,” kata Trubus dikutip Apa Kabar Indonesia, Jumat (2/7/2021).
Bukan cuma di Jakarta, masalah hantu PHK atas dampak PPKM Darurat ini juga akan dialami di 44 kabupaten dan kota. Maka diperkirakan akan ada sekira 2 juta orang siap kena PHK.
Baca Juga:PPKM Darurat Jakarta: Tak Cuma Warga yang Melanggar, Aparat Tak Tegas Diberi Sanksi Berat!
“Bisa sampai 2 juta ini, bahkan saya pikir lebih. Mereka perlu segera mendapat pertolongan,” katanya.
“Jadi tenant-tenant itu membayar separuh, separuhnya Pemerintah. Sebab mal dan bioskop termasuk restoran kan jadi korban dari program ini. Apalagi di daerah bisa cepat tutup, karena kalau di Jakarta sudah punya pengalaman di PSBB,” katanya.
PPKM Dimulai Besok
Presiden Jokowi memperkenalkan istilah Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat, untuk menekan laju kasus covid-19 dalam beberapa pekan terakhir.
Sampai Kamis (1/7/2021), kasus harian positif covid-19 secara nasional masih memecahkan regional sehari sebelumnya.
Baca Juga:Saking Banyaknya, RSUP Sitanala Tangerang Berlakukan Sistem Buka Tutup Terima Pasien COVID
Kamis hari ini, terdapat 24.836 kasus positif atau meningkat dua kali lipat dari dua pekan terakhir. Angka kematian juga meningkat 250 persen dalam periode yang sama.
Angka ini direspons Presiden Joko Widodo dengan pengumuman kebijakan PPKM Darurat.
Kebijakan ini dijelaskan lebih rinci Menteri Koordinator Kemaritiman dan Invetasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
"Apa yang sudah kami siapkan ini, saya kira hal yang paling maksimal dan sudah kami laporkan kepada Presiden, dan Presiden juga setuju dengan langkah-langkah ini," kata Luhut dalam keterangan pers, Kamis.
Sejak pagebluk terjadi awal 2020 silam, pemerintah telah memberlakukan pelbagai strategi untuk mengendalikan kasus.
Istilah yang digunakan juga beragam mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB transisi, micro lockdown, sampai PPKM mikro.
