- Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Upah Minimum Provinsi tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2027.
- Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan kenaikan upah tersebut berdasarkan usulan serikat pekerja dengan mempertimbangkan standar kebutuhan hidup layak tahun 2027.
- Kebijakan kenaikan upah minimum ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan pegawai pemerintah serta pekerja sektor pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan.
SuaraBali.id - Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan.
Nilai tersebut naik Rp1.351.828 atau 42,15 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.207.459.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, UMP 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
"Upah minimum Provinsi Bali tahun 2027 sebesar Rp4.559.287,00 per bulan," kata Koster dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).
Selain UMP, Pemprov Bali juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk sektor hotel bintang sebesar Rp4.644.907 per bulan.
Besaran tersebut mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.
Koster menjelaskan, penetapan UMP 2027 mempertimbangkan aspirasi Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali yang disampaikan pada 21 Oktober dan 20 November 2026.
Serikat pekerja tersebut mengusulkan agar penghitungan upah minimum menggunakan pendekatan kebutuhan hidup layak (KHL).
Baca Juga: Mahasiswi Asal Bali Ditemukan Tewas Dalam Mobil Vinfast, Polisi Temukan Barang Ini
Berdasarkan data Pemprov Bali, KHL 2027 ditetapkan sebesar Rp5.604.481 per bulan. Dengan demikian, UMP yang ditetapkan mencapai 81,35 persen dari kebutuhan hidup layak tersebut.
Persentase itu meningkat dibandingkan kondisi 2026, ketika UMP Bali sebesar Rp3.207.459 hanya setara 61,54 persen dari KHL sebesar Rp5.253.107.
Meski demikian, besaran UMP 2027 masih berada di bawah nilai KHL yang ditetapkan untuk tahun yang sama.
Koster menyebut penetapan upah tersebut juga diharapkan meningkatkan pendapatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu, di lingkungan pemerintah daerah serta pekerja di sektor pariwisata.
"Dengan UMP sebesar Rp4.559.287,00, maka para pegawai PPPK maupun PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah dan pekerja usaha sektor pariwisata akan mengalami peningkatan pendapatan yang cukup besar," ujarnya.
Ia berharap kenaikan upah tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendorong kesejahteraan pekerja.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Gubernur Koster Tetapkan UMP Bali 2027 Sebesar Rp4,5 Juta Per Bulan
-
Mahasiswi Asal Bali Ditemukan Tewas Dalam Mobil Vinfast, Polisi Temukan Barang Ini
-
5 Hal yang Perlu Disiapkan saat Perjalanan Darat Lintas Pulau ke Bali
-
Warga Karangasem Bali Temukan Batu Diduga Sarkofagus Saat Gali Pondasi
-
3 Hotel di Bandung Utara untuk Liburan Keluarga, Dekat Wisata Anak