Anggaran PON 2028 Rp1 Triliun, DPRD NTB Pilih Mundur Jadi Tuan Rumah

Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir, juga menilai pembiayaan PON 2028 hingga Rp1 triliun melalui APBD sulit direalisasikan.

Menurut dia, kemampuan fiskal daerah tidak memungkinkan untuk mengalokasikan dana sebesar itu.

“Barang mustahil (pembiayaan PON) kalau pakai APBD,” tegas Muzihir.

Terkait permintaan KONI Pusat, Muzihir mengaku belum ingin berspekulasi lebih jauh.

Ia berencana bertemu dengan Pemprov NTB untuk membahas kebutuhan anggaran dan kesiapan daerah menjadi tuan rumah PON 2028.

KONI Pusat Sebut Rp1 Triliun Masih Estimasi Awal

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum I KONI Pusat, Suwarno, menjelaskan angka Rp1 triliun masih merupakan perkiraan awal kebutuhan penyelenggaraan PON 2028.

Perhitungan secara terperinci, kata dia, baru bisa dilakukan setelah masing-masing bidang dalam Panitia Besar (PB) PON mulai bekerja dan menyusun kebutuhan penyelenggaraan.

“Ya, mungkin Rp1 triliun,” kata Suwarno seusai rapat koordinasi kesiapan venue PON 2028 di Mataram, Jumat (30/10).

Baca Juga: Bahasa Sasak Terancam Hilang? 2,2 Juta Penutur Hadapi Tantangan Baru di Era Modern

Ia menjelaskan, estimasi tersebut mencakup seluruh kebutuhan penyelenggaraan pertandingan dan kegiatan pendukung, bukan hanya perbaikan fasilitas olahraga.

Adapun biaya renovasi venue akan menjadi tambahan di luar perkiraan anggaran penyelenggaraan tersebut.

“Anggaran Rp1 triliun itu untuk penyelenggaraan semuanya. Kalau untuk renovasi tambah lagi,” katanya.