Anggaran PON 2028 Rp1 Triliun, DPRD NTB Pilih Mundur Jadi Tuan Rumah

SuaraBali.id - Sejumlah anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menilai tidak logis jika pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran hingga Rp1 triliun untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.

Beban pembiayaan tersebut dinilai terlalu berat di tengah tekanan fiskal daerah.

Anggota Komisi V DPRD NTB, Made Slamet, mengatakan permintaan KONI Pusat agar daerah tuan rumah menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun tidak adil jika seluruh beban penyelenggaraan ditanggung pemerintah daerah.

“Jika sekarang semua beban dikenakan ke daerah yang menjadi tuan rumah, ini nggak logis dan tidak fair,” ujar Made di Mataram, Senin (2/11).

Menurut dia, penunjukan NTB bersama Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai tuan rumah PON 2028, dengan dukungan DKI Jakarta, semestinya menjadi momentum bagi pemerintah pusat untuk membantu pembangunan infrastruktur olahraga dan fasilitas pendukung.

Namun, jika daerah tetap dibebani anggaran penyelenggaraan hingga Rp1 triliun, Made menilai NTB perlu mempertimbangkan kembali statusnya sebagai tuan rumah.

“Jika lagi daerah dibebankan, kemudian ada kewajiban harus ada dana untuk PON 2028 sampai Rp1 triliun, baiknya NTB mundur saja sebagai tuan rumah PON. KONI Pusat jelas namanya main-main,” katanya.

Made menilai kemampuan fiskal NTB saat ini tidak memadai untuk menanggung beban tersebut.

Ia menyebut pemerintah pusat menahan 50 persen dana bagi hasil (DBH) untuk Pemprov NTB, dengan nilai lebih dari Rp600 miliar hingga Oktober 2026.

Baca Juga: Bahasa Sasak Terancam Hilang? 2,2 Juta Penutur Hadapi Tantangan Baru di Era Modern

Kondisi tersebut, menurut dia, turut menekan ruang fiskal daerah sehingga sejumlah program pembangunan tertunda.

Karena itu, tambahan kewajiban pembiayaan PON dinilai berpotensi memperberat kondisi APBD NTB.

Ia mendesak Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan KONI Pusat untuk memperjelas skema pembiayaan penyelenggaraan PON 2028.

DPRD, kata Made, akan menolak jika APBD dipaksakan menanggung seluruh kebutuhan penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut.

“Kami tunggu kemampuan lobi Pak Gubernur soal ini. Karena kondisi sekarang saja, kita semuanya sudah kelimpungan, lagi ada kewajiban dana Rp1 triliun,” ucapnya.

DPRD Sebut APBD Tak Mampu Menanggung