SuaraBali.id - DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membawa kasus perusakan salah satu gerbang saat aksi demonstrasi pada 23 Agustus lalu ke ranah hukum. Kasus perusakan ini dianggap berlebihan karena masih ada persoalan lain yang harus diurus.
Salah satu anggota dari Tim Pembela Aliansi Rakyat NTB Melawan, Yan Mangandar Putra mengatakan pelaporan yang dilakukan tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pembungkaman demokrasi.
Karena menurutnya aksi yang dilakukan oleh mahasiswa pada 23 Agustus lalu merupakan bentuk penyelematan demokrasi.
"Kenapa beranggapan lebay karena terkait perusakan pagar ini adalah salah satu yang seharusnya menjadi nomor kesekian. Karena nomor yang paling utama DPRD NTB itu menghargai hak konstitusi. Dimana mereka yang menyampaikan pendapat itu dilindungi," katanya, Selasa (10/9) sore.
Baca Juga: Sudah Pernah Ada Suspect Mpox di Sumbawa, Pemerintah NTB Semakin Waspada
Ia mengatakan, perusakan pagar itu terjadi karena penyampaian pendapat di dalam ruangan tidak diperbolehkan. Menurutnya, kantor DPRD merupakan rumah rakyat seharusnya bisa juga ikut masuk menyampaikan pendapatnya di dalam ruangan.
"Ini kan rumah rakyat seharusnya menyampaikan di dalam dong jangan di pinggir jalan. Hanya itu tuntutan tapi saya tidak tahu ya kok Ketua DPRD saat itu begitu keras kepalanya tidak mau memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan pendapat di dalam," ungkapnya.
Jika laporan ini tetap dilanjutkan oleh DPRD Provinsi NTB, Yan sapaan akrabnya menegaskan sangat berlebihan. Karena masih banyak persoalan daerah yang harus diurus salah satunya kasus korupsi.
"Banyak kasus korupsi yang menjadi pemberitaan. Tapi kenapa malah engsel gerbang rusak yang menjadi prioritas untuk Setwan, Kabag Humas dan Ketua. Kan ini konyol," ujarnya.
Kondisi pagar itu saat ini terang Yan juga sudah dipasang kembali. Anggaran untuk pemasangannya juga tidak sampai Rp500 ribu. Bahkan pagar ini juga bukan pertama kali rusak namun sudah beberapa kali di las ulang.
Baca Juga: Awas, Iming-iming Jadi Relawan MotoGP Berbayar, ITDC : Semua Gratis
"Jadi terlalu berlebihan gara-gara ini harus dilaporkan," katanya.
Berita Terkait
-
Roundup: Arsin Dkk Lolos Jerat Pidana Korupsi di Kasus Pagar Laut?
-
Dongkol Anak Buah Bubarkan Demonstran Tolak UU TNI di DPR, Pramono Habis-habisan Marahi Satpol PP
-
Satpol PP Beberkan Alasan Bubarkan Aksi Tolak UU TNI di Depan Gedung DPR
-
Berkas Pagar Laut Tangerang Dikembalikan, Ini Alasan Bareskrim Tak Masukan Pasal Tipikor
-
Kepala Desa Segarajaya Jadi Tersangka Pemalsuan 93 SHM Pagar Laut Bekasi, Begini Modusnya
Terpopuler
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Pemain Keturunan Maluku: Berharap Secepat Mungkin Bela Timnas Indonesia
- Marah ke Direksi Bank DKI, Pramono Minta Direktur IT Dipecat hingga Lapor ke Bareskrim
- 10 Transformasi Lisa Mariana, Kini Jadi Korban Body Shaming Usai Muncul ke Publik
- Jawaban Menohok Anak Bungsu Ruben Onsu Kala Sarwendah Diserang di Siaran Langsung
Pilihan
-
Dari Lapangan ke Dapur: Welber Jardim Jatuh Cinta pada Masakan Nusantara
-
Dari Sukoharjo ke Amerika: Harapan Ekspor Rotan Dihantui Kebijakan Kontroversial Donald Trump
-
Sekantong Uang dari Indonesia, Pemain Keturunan: Hati Saya Bilang Iya, tapi...
-
Solusi Pinjaman Tanpa BI Checking, Ini 12 Pinjaman Online dan Bank Rekomendasi
-
Solusi Aktivasi Fitur MFA ASN Digital BKN, ASN dan PPPK Merapat!
Terkini
-
Obat Rindu, Para Dokter di Hospital Playlist Akan Muncul di Resident Playbook
-
Ada Bus Listrik Baru dari Korea Selatan Untuk Bali, Bagaimana Kabar Bus Merah TMD?
-
UMKM Asal Sidoarjo Ini Sukses Tembus Pasar Ekspor Berkat Pemberdayaan BRI
-
Cerita Warga Bali Dijadikan Admin Judi Online di Myanmar, Bukan Kerja di Hotel Malah Disetrum
-
53.000 Tanda Tangan di Petisi Undang-undang Pencegahan Kim Soo Hyun, Good Day Hapus Wajahnya