
SuaraBali.id - Penjabat Gubernur NTB, H. Lalu Gita Ariadi disurati KPK sebagai saksi terhadap dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan walikota Bima tersebut. Pj. Gubernur NTB menyatakan siap untuk memenuhi panggilan KPK.
“Betul saya menerima panggilan sebagai saksi, tentu kapasitas sebagai warga negeri yang baik saya mengikuti,” Penjabat Gubernur NTB, H. Lalu Gita Ariadi, Senin (20/11/2023) pagi.
Ia mengatakan, kehadirannya menjadi saksi untuk kasus dugaan korupsi bukan baru pertama kali. Pasalnya, hal yang sama juga sudah dilakukan untuk kasus korupsi pasir besi di Lombok Timur.
“Saya juga sudah ada pengalaman juga sebagai saksi pasir besi. Kapasitas saya sebagai kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB. Kita memberikan penjelasan dan sebagainya,” katanya.
Baca Juga: Aksi Bela Palestina di Lombok Kumpulkan Lebih dari Rp 1 Miliar
Namun karena harus menghadiri rapat paripurna penandatangan nota kesepakatan rancangan KUA dan PPAS, APBD tahun anggaran 2024, kehadirannya di KPK diundur hari Selasa (21/11) besok.
“Insya allah saya hadir. Mestinya hari ini, tapi karena ada sidang dewan tidak boleh kita tinggal kan harus ada tandatangan langsung makanya kami minta permakluman,” ujarnya.
Kedatangannya ke KPK pada bulan November ini bukan kali pertama. Pasalnya, pada Senin (6/11) lalu sebagai narasumber pengelolaan persampahan. Selain itu, pada pekan ini juga dipanggil bersama semua PJ seluruh Indonesia.
“Lusanya dipanggil KPK lagi. Dalam rangka mengikuti program KPK diikuti oleh PJ se Indonesia. Pj yang lain bersama istri. Nanti saya bersama istri. Satu sebagai narasumber, kedua sebagai saksi,” katanya.
Sementara untuk dokumen-dokumen yang diminta oleh KPK, Miq Gita sapaan akrabnya mengatakan sudah disiapkan. Menurutnya, pemanggilannya sebagai saksi pada kasus dugaan korupsi mantan walikota Bima karena pernah menjabat sebagai kepala DPMPTSP NTB.
Baca Juga: PJ Gubernur NTB Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Bima
“Kaitan tentang apa, saya pilih yang paling relevan itu tentang izin sama seperti pasir besi dan lain sebagainya. Apa katanya nanti kita lihat,” ucapnya.
- 1
- 2
Berita Terkait
-
Sebut Sistem Politik Jadi Faktor Utama Korupsi, Wakil Ketua KPK Usulkan Parpol Didanai APBN
-
Reaksi Sekda DKI Marullah Matali Dilaporkan Kasus Nepotisme: Ssst, Saya Enggak
-
ASN Wahyu Tak Pernah Laporkan Sekda DKI Marullah ke KPK, Surat Kaleng dan Fitnah Siapa Dalangnya?
-
KPK Panggil Eks Direktur PT Cirebon Energi Prasarana untuk Usut Kasus Suap Proyek PLTU 2 Cirebon
-
Kasus TPPU Eks Bupati Kukar Rita Widyasari, KPK Geledah Rumah Pengusaha Robert Bonosusatya
Terpopuler
- Selamat Tinggal Pelatih Persebaya Paul Munster, Dapat Hukuman Berat Kemarin
- Ini Syarat Lengkap Jadi Anggota Koperasi Merah Putih, Jalur Utama Penerimaan Bantuan Pemerintah
- 5 City Car Murah Mulai Rp50 Jutaan Bukan Toyota, Sat Set Hadapi Kemacetan
- 5 Rekomendasi Mobil Bekas Murah Tipe Sedan Mei 2025: Harga Mulai Rp20 Jutaan, Bandel, Pajak Ringan
- 7 Rekomendasi Sunscreen SPF 50 Terbaik, Aman Maksimal Lindungi Wajah
Pilihan
-
Sunarso Jadi Kandidat Kuat Dirut BSI, Sore Ini Dikukuhkan
-
Karir Jabatan Mentok, Pegawai PPPK Eks Yayasan Perguruan Tinggi Tidar Tuntut Diangkat PNS
-
Breaking News! Eks Kadispora Kota Bekasi Tersangka Dugaan Korupsi Rp4,7 M
-
Tanpa Wakil MU, Ini 8 Kandidat Pemain Terbaik Liga Inggris 2024/2025
-
Lengkap! 8 Tim Promosi ke Liga 3 Musim Depan, Ada Klub Milik Polisi
Terkini
-
Cerita Sukses Pemuda Bali Bawa AUM Mendunia, Berawal dari Modal Rp 300 Ribu
-
Ada Saldo DANA Kaget Hari Ini, Klik Dan Rp 800 Ribu Berpeluang Masuk e-Wallet
-
Siswa Undang Female DJ Berpakaian Seksi, Posisi Kepsek SMKN 1 Tejakula Terancam
-
Rabu Manis, Masih Ada Saldo Gratis dari DANA Kaget yang Bikin Senyum Manis
-
Woo Do-hwan Mr Plankton di Tanah Barak Bali Langsung Diserbu Emotikon Hati