PAN Dan Golkar ke Prabowo, PDIP NTB : Walau Tidak Berkoalisi Bisa Usung Calon

SuaraBali.id - Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golongan Karya (Golkar) secara resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024.

Politisi DPD PDI Perjuangan NTB merespons biasa saja jika dua partai politik itu mendukung Prabowo yang akan menjadi rival Ganjar Pranowo pada Pilres mendatang.

“Kami menganggap sebagai suatu politik biasa. Karena politik itu kan dinamis,” kata Sekretaris DPD PDIP NTB, Lalu Budi Suryata

Ia mengatakan, partai moncong putih ini sudah menjalin kerjasama politik dengan sejumlah parpol untuk mendukung Ganjar sebagai Presiden. Partai-partai yang sudah kerjasama politik yaitu PPP, Hanura dan Perindo.

“Yang penting harus dikedepankan menjaga kondusifitas politik dalam rangka menyongsong Indonesia maju,” katanya

Koalisi jelang tahun politik ini, sama dengan tahun 2014 lalu. Dimana, pada saat Presiden Joko Widodo pertama kali mencalonkan diri 2024 lalu, Partai Golkar mengusung Prabowo.

Namun pada tahun 2019 periode kedua Jokowi, Golkar masuk untuk bergabung mendukung Jokowi.

“Karena politik itu cair kan. Dinamis. Kita lihat saja nanti ya,” ujarnya.

Masuknya PAN dan Golkar untuk mengusung Prabowo sebagai presiden kata Caleg DPR RI Dapil I Pulau Sumbawa ini merupakan indikasi bahwa ada ruang yang luas untuk bisa berkoalisi dengan partai manapun.

Sebagai pengusung Ganjar, Budi mengatakan tetap memberikan dukungan, karena saat ini partainya sudah bisa mengusung kadernya menjadi calon presiden.

“Kita support ya kan. Karena PDI Perjuangan kan walaupun tidak berkoalisi bisa mengusung calon,” tegasnya.

Ia menegaskan, target-target kemenangan sudah mulai ditentukan di NTB. Bahkan dalam waktu dekat, akan menggelar rapat kerja daerah (rakerda) untuk membahas terkait target kemenangan.

“Kita akan rakerda sebentar lagi dan disana nanti kita akan bahas. Finalisasi target-target nanti di Rakerda,” katanya.

Koalisi yang dibangun masing-masing partai politik ini bukan hal yang aneh, namun biasa saja terjadi setiap tahun politik.

Apalagi koalisi setiap jelang pemilihan presiden bukan kewenangan ditingkat daerah.