Keterbukaan Data Jadi Kunci Kesiapan Negara Berkembang Hadapi Wabah Penyakit

SuaraBali.id - Data sharing antar negara dalam menghadapi wabah penyakit dinilai penting untuk memperkecil ketimpangan kualitas penanganan kesehatan antara negara maju dan negara berkembang. Hal itu didiskusikan dalam forum Vaccine Access and Health Working Group di Hotel Aston Denpasar pada Sabtu (12/11/2022).

Koordinator Perkembangan dan Properti Intelektual Third World Network, Sangeeta Shashikant menjelaskan data sharing penting agar mengantisipasi monopoli yang dilakukan pihak tertentu.

Monopoli yang dilakukan dapat berkaitan mengenai pembuatan vaksin sehingga dengan data yang dirahasiakan, pihak tertentu dapat memperoleh keuntungan pribadi.

“Seperti kasus sebelumnya, belum adanya data sharing membuat negara berkembang tidak diberikan akses. Sehingga, pihak yang sudah mengembangkan vaksin lebih dulu mendapat keuntungan yang masuk ke properti intelektual pribadi,” ujar Sangeeta.

Ia menekankan bahwa semua pihak harus belajar dari kesalahan-kesalahan terdahulu. Ia juga mencontohkan penanganan pandemi influenza (PIP Framework) oleh WHO pada 2005 silam.

Saat itu, ia menyebut belum adanya keterbukaan data yang cukup menghambat negara berkembang.

“Saat 2005 ada PIP Framework, memang ada rencana untuk share data untuk mengembangkan vaksin, tapi banyak negara berkembang yang tidak mendapatkan akses,” ujarnya.

Keterbukaan data khususnya dalam penanganan pandemi ini sejatinya menjadi salah satu fokus dalam forum tingkan kementerian kesehatan G20.

Selain itu, Sangeeta juga menekankan pentingnya manufaktur lokal bagi negara berkembang. Manufaktur itu nantinya digunakan untuk melakukan riset dan membuat vaksin.

Baca Juga: C20 Upayakan Peningkatan Akses Vaksin di Seluruh Dunia Antisipasi Pandemi di Masa Depan

Sehingga, negara-negara berkembang tersebut juga memiliki fasilitas mandiri untuk mempersiapkan diri menghadapi wabah tanpa harus bergantung dengan negara maju.

“Kita sudah melihat hal ini terjasi, kita harus membuat respons cepat. Keadilan mengenai akses produk semuanya harus dibangun di selatan (negara berkembang),” pungkasnya.

Kontributor : Putu Yonata Udawananda