Scroll untuk membaca artikel
Eviera Paramita Sandi
Sabtu, 04 Juni 2022 | 17:47 WIB
Puluhan demonstran yang berasal dari Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) Bali ini berdemo ke Kantor DPRD Bali untuk memprotes kebijakan Gubernur Bali, Wayan Koster yang mengubah status SMAN Bali Mandara dari sekolah asrama menjadi sekolah umum di tahun ajaran 2022/2023 mendatang, Kamis 2 Juni 2022. (Suara.com/Rahman)

SuaraBali.id - Polemik soal SMAN Bali Mandara masih bergulir. Setelah pendemo mendatangi DPRD Bali kini Ketua DPRD Provinsi Bali mengajak pihak yang mendukung sekolah ini untuk bertemu.

Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) dan alumni meminta digelar pertemuan yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

“Ajakkan Ketua DPRD bertemu pada tanggal 13 Juni 2022 kita sambut dengan gembira. Kita minta Ketua DPRD Bali mengundang pihak eksekutif dan seluruh pemangku kepentingan dalam pertemuan tersebut. Bila perlu undang juga gubernur. Jangan setengah-setengah dan berlarut menyelesaikan persoalan kebijakan ini,” kata Wakil Ketua Umum DPP Persadha Nusantara Dr. Gede Suardana, Sabtu (3/6/2022).

Menurut Suardana FKPP telah mengirimkan kembali surat kepada Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama untuk meminta pada pertemuan nanti melibatkan pihak eksekutif dan pemangku kepentingan lainnya.

Baca Juga: Pendemo SMAN Bali Mandara Kesal Anggota Dewan Tak Datang, Gung Budiarta : Ampura

Dari pihak eksektutif yang diajak bertemu adalah Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Bali Prof. Damriyasa, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Dr. KN Boy Jayawibawa, Kepala SMA/SMK Bali Mandara, serta masing-masing fraksi di DPRD Bali.

“Kami sudah bersurat agar ketua DPRD Bali mengundang semua pihak yang terlibat. Kita ingin mendenarkan dasar kebijakan penghapusan sistem pendidikan SMA Bali Mandara,” ujar mantan ketua KPU Kabupaten Buleleng ini.

Sementara itu, pihaknya akan menghadirkan FKPP, alumni SMA/SMK Negeri Bali Mandara, serta menggandeng tokoh dan pemerhati pendidikan Bali.

“Kita akan adu data dan argumentasi. Kita juga telah siapkan rekomendasi kepada pemerintah,” ujarnya.

Baca Juga: Kecewa Status SMAN Bali Mandara Diubah, Puluhan Orang Geruduk Kantor DPRD Bali

Load More