Syarat Masuk Bali Berupa Karantina Diharapkan Dapat Pengecualian

SuaraBali.id - Aturan masuk ke Provinsi Bali bagi pelaku perjalanan luar negeri atau wisatawan mancanegara diharapkan ada pengecualian terkait kebijakan karantina. Hal ini disebabkabkan karena capaian vaksinasi di daerah setempat sudah cukup tinggi.

Hal ini dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris. Charles yang juga ketua tim rombongan menyampaikan kunjungan kerjanya ke salah satu kabupaten di Provinsi Bali itu untuk mendapatkan masukan dan aspirasi dari pemda dan masyarakat terkait permasalahan yang masih ditemui di lapangan.

"Pemerintah ketika menerapkan kebijakan pembatasan pelaku perjalanan, maka juga harus melihat situasi di lokasi di wilayah tersebut," kata Charles saat mengadakan kunjungan kerja salah satunya dengan mengunjungi BPJAMSOSTEK Bali, Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa), Kabupaten Badung, Bali, Selasa (7/12/2021).

Menurut dia, Bali layak untuk mendapatkan pengecualian aturan pembatasan perjalanan (karantina-red) yang tidak sama seperti daerah lainnya, karena capaian vaksinasi COVID-19 untuk suntik pertama sudah di atas 100 persen dan yang dosis kedua hampir 90 persen.

Pihaknya berharap dengan pengecualian tersebut dapat mempercepat kebangkitan pariwisata Bali dan sekaligus ekonomi Bali. "Kami paham juga masyarakat di Kabupaten Badung ini menaruh harapan besar bisa bekerja kembali di pariwisata," ucap Charles.

Dia mengatakan, masukan atau aspirasi yang didapat dari kunjungan kerjanya tersebut akan disampaikan pada pemerintah pusat untuk dijadikan evaluasi dan mengambil langkah yang diperlukan dalam memperbaiki kondisi Bali dari dampak pandemi COVID-19.

Sementara itu, Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan/BPJAMSOSTEK Bali, Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa) Toto Suharto menyampaikan terima kasih atas dukungan Komisi IX DPR yang telah melihat langsung kondisi di Kabupaten Badung.

"Kami berharap pariwisata bisa cepat bangkit, sehingga mereka (pekerja pariwisata-red) juga bisa erlindungi lagi," ucapnya.

Pihaknya berharap agar pelaku pariwisata tak saja mendapatkan relaksasi penundaan pembayaran hutang di perbankan, tetapi ada pengurangan bunga atau tunggakan.

Pandemi COVID-19, menurut dia, juga telah menyebabkan jumlah peserta BPJAMSOSTEK di Kabupaten Badung mengalami penurunan.