SuaraBali.id - Bali akan menerapkan aturan ketat terkait protokol Kesehatan (prokes) terhadap wisatawan mancanegara yang datang ke Pulau Dewata. Sanksi dari aturan yang dilanggar tersebut bahkan bisa sampai tindakan deportasi.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau Cok Ace saat didaulat sebagai salah satu pembicara dalam forum dialog media center Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), di ruang kerjanya, Rabu (13/10/2021).
Ia mengatakan masker adalah budaya baru dalam menghadapi bencana non alam ke depan, sehingga kewajiban mentaati protokol Kesehatan. Hal itu disebut kunci untuk hidup berdampingan dengan virus Covid-19 yang akan terus bermutasi.
Wagub Cok Ace mengatakan bahwa Bali dengan segala upaya kesiapan terutama penerapan protokol kesehatan (terutama penggunaan masker kapan dan dimanapun, mencuci tangan secara berkala termasuk penyediaan hand sanitizer oleh masing-masing warga, dan tetap menjaga jarak khususnya ditempat keramaian dan di luar rumah) termasuk penerapan aplikasi peduli lingkungan.
"Meskipun Bali siap menerima kunjungan wisatawan mancanegara dengan segala penerapan prokes yang sudah dianjurkan, namun kita jangan pernah lupa dengan ada dan bermutasinya varian baru pada perkembangan Covid-19 (Corona, Delta dan Mu), sebaiknya kita tetap waspada dan tidak teledor. Hingga saat ini kita masih berada di tengah perjuangan melawan wabah Covid-19," katanya kepada BeritaBali.com - Jaringan SuaraBali.id .
Menurut Cok Ace, sejauh ini Bali siap dengan penerapan protokol kesehatan di sejumlah destinasi pariwisata, desa wisata, termasuk hotel yang sudah bersertifikat CHSE, fasilitas umum seperti swalayan, pasar tradisional serta kesiapan rumah sakit rujukan Covid-19 bagi wisatawan yang terdeteksi positif pasca masuk pintu bandara.
Cok Ace berharap semua pihak mampu bekerjasama untuk tetap menjaga diri dan kesehatan masing-masing. Dengan standarisasi prokes yang sudah dianjurkan adalah satu-satunya alat dan obat untuk kita semua tetap sehat.
"Dari jumlah kasus yang semakin menurun, bukan berarti kita bebas beraktivitas tanpa mengutamakan protokol kesehatan. Jangan sampai pembukaan Bali untuk perjalanan internasional yang sudah sekian kali kita tunggu-tunggu memberikan peluang berkembangnya kluster baru yang nantinya membuat lonjakan kasus kembali naik. Mari kita hindari gelombang ketiga perkembangan Covid-19 di Bali, sehingga mampu mempertahankan kepercayaan dunia terhadap Bali," tegas Cok Ace.
Beberapa langkah yang dilakukan adalah vaksinasi bagi masyarakat dan ketaatan masyarakat Bali membuat gambaran penyebaran Covid-19 semakin melandai. Dengan melakukan testing, tracking dan treatment yang cepat dan tepat memberi penanganan yang baik bagi pasien yang terdeteksi positif Covid-19.
Pemberlakuan karantina selama lima (5) hari bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali merupakan standar yang diputuskan untuk meminimalisir peluang berkembangnya kembali virus Covid-19 di Bali pasca pintu masuk dibuka. Keselamatan dan kesehatan masyarakat masih menjadi kunci utama bagi Bali. Dengan kesiapan 35 hotel karantina dan tidak diperbolehkan menerima wisatawan non karantina serta disesuaikan per hari kedatangan.
Di sisi lain, Henky Hotma P. Manurung Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf RI mengatakan kesiapan Bali untuk dibuka bagi wisatawan mancanegara dilihat dari tingkat vaksinasi masyarakatnya yang mencapai 99 persen dosis pertama dan 90 persen dosis kedua, dengan jumlah kasus Covid-19 yang mengalami penurunan sejak beberapa minggu berturut-turut. Data ini menunjukkan bahwa Bali serius dalam penanganan virus Covid-19.
Seluruh prosedural dan standarisasi bagi wisatawan yang masuk dengan mentaati prokes, maka CHSE mampu meningkatkan keyakinan wisatawan untuk datang ke Bali. Dengan capaian angka sempurna, Bali dipercaya menerima kunjungan wisatawan sehingga mampu membangun dan membangkitkan kembali semangat pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali.
"Dengan kolaborasi yang baik, maka pariwisata Bali dipastikan akan mampu bangkit lagi, dan kebijakan yang dikeluarkan untuk pertumbuhan ekonomi Bali yang membuka pintu Bandara Ngurah Rai untuk perjalanan internasional jangan sampai mengabaikan kesehatan masyarakat Bali pada umumnya. Semua harus seimbang dan bersinergi dengan baik, agar kesejahteraan perekonomian masyarakat tidak mengorbankan kesehatan," tegas Henky Manurung.
Pemerintah telah membuka pintu masuk pariwisata mancanegara untuk Bali, pembukaan ini dilakukan untuk memperbaiki perekonomian Bali yang sudah dihantam pandemi Covid-19. Namun tetap kesehatan masyarakat menjadi hal yang utama.
dr. Ratih C. Sari yang merupakan seorang relawan medis yang hingga saat ini mampu menembus 45 daerah terpencil mengatakan bahwa vaksinasi dua (2) kali menjadi syarat mutlak bagi setiap orang yang akan melakukan perjalanan keluar daerah atau negaranya.
Berita Terkait
-
Mencicipi Donat Artisan yang Unik dan Autentik, Cita Rasa Bali di Setiap Gigitan
-
Baru 20 Tahun, Kadek Arel Resmi Jadi Anggota Exco APPI
-
BRI Peduli Dukung Komitmen Kelola Sampah Modern Melalui Dukungan Operasional
-
Update Klasemen BRI Liga 1 2025/2026 Usai Persebaya Surabaya Tundukkan MU
-
Hasil PSM vs Bali United: Rekor Gol Tercepat Mustafic Warnai Kemenangan Serdadu Tridatu di Parepare
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis