SuaraBali.id - Pemerintah Provinsi Bali hentikan vaksinasi COVID-19 massal untuk pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) dan masyarakat umum di Wantilan DPRD Bali untuk sementara waktu. Sebab tingginya animo masyarakat yang berdampak pada lonjakan antrean.
Terkait dengan lonjakan masyarakat yang berkumpul untuk mengikuti vaksinasi COVID-19, merupakan indikasi tingginya kesadaran masyarakat untuk melindungi diri dari ancaman COVID-19.
"Layanan vaksinasi di Wantilan DPRD Provinsi Bali dan juga Gedung Nari Graha, kami hentikan sementara sambil kami membuat sistem layanan vaksinasi yang lebih nyaman dan sesuai dengan protokol kesehatan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra di Denpasar, Kamis sore.
"Karena itu, saya menyampaikan terima kasih atas kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi COVID-19," ujar sekda, yang juga Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali ini.
Ia menambahkan, pelayanan vaksinasi yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Bali di kedua tempat itu sejatinya dimaksudkan untuk menambah atau memperbanyak layanan vaksinasi dan memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi.
Dewa Indra menambahkan, vaksinasi di Wantilan DPRD Provinsi Bali dan Gedung Nari Graha sebenarnya sudah dilaksanakan sejak beberapa bulan. Kehadiran masyarakat biasanya tidak terlalu ramai dan relatif tertib dengan nomor antrean.
"Namun, semenjak diberlakukannya PPKM darurat yang mempersyaratkan pelaku perjalanan dalam negeri harus memperlihatkan sertifikat vaksinasi, barulah terjadi lonjakan masyarakat yang mengikuti vaksinasi di tempat ini," ucapnya.
Sesungguhnya Pemerintah Provinsi Bali, kata Dewa Indra, tidak tinggal diam terhadap hal lonjakan tersebut. Dewa Indra mengatakan telah mengambil beberapa langkah untuk mencegah kerumunan akibat banyaknya warga masyarakat yang datang, yaitu dengan menambah personel tim vaksinator.
Selanjutnya, kata dia. memperpanjang jam operasional layanan vaksinasi dan menerapkan kuota vaksinasi harian yang dilengkapi dengan nomor pendaftaran. Namun demikian, masih terjadi peningkatan jumlah warga masyarakat yang datang ke tempat vaksinasi sehingga terjadi kerumunan.
Baca Juga: Tinjau Vaksinasi di SMAN 38, Wagub DKI Yakin Target dari Jokowi Tercapai
"Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini," kata mantan Kalaksa BPBD Provinsi Bali ini.
Untuk mencegah terulangnya kejadian atau situasi yang kurang nyaman ini, maka atas arahan Gubernur Bali, pihaknya mengambil sejumlah langkah, di antaranya menghentikan sementara layanan vaksinasi di kedua tempat tersebut.
Selain itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Denpasar untuk terus membuka layanan vaksinasi di fasilitas kesehatan (klinik, puskesmas dan rumah sakit), serta mengaktifkan kembali layanan vaksinasi berbasis banjar (dusun).
"Kami mengimbau kepada masyarakat yang belum vaksin untuk datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Kami juga mohon fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Dewa Indra. (Antara)
Berita Terkait
-
Wamendagri Bima Arya Dorong Tiga Langkah Perkuat Ketahanan Pangan di Daerah
-
Polisi Tetapkan 5 Tersangka Pengeroyokan Pria yang Diduga Curi Ayam di Tabanan
-
Penggagas Entourage Bali yang Diskriminasi WNI Suka Pindah-pindah Negara Gegara Ini
-
Tampang Duo Belanda yang Bikin Entourage Bali Kini Dicekal dan Kabur ke Singapura
-
Rieke Oneng Soroti Pengeroyokan di Bali: Jangan Sampai Ramah ke Turis, Tapi Lupa Lindungi Rakyatnya
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
Dirjen Bea dan Cukai Bongkar Peredaran 20 Ribu Botol Miras Legal, Selamatkan Uang Negara Rp 2 M
-
Kejati Periksa Direksi Bank NTB Syariah Terkait Pinjaman PT Carsten
-
Proyek Rumah Sakit di Denpasar Terbakar, 2 Korban Dirawat Intensif
-
Bali Silent Disco Dituding Diskriminasi WNI, Koster: Ternyata Tidak Seperti Diberitakan!
-
Warga NTB Mulai Krisis Air Bersih