SuaraBali.id - Data mengejutkan 34 persen anak SMP dan SMA tak perawan diungkap Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi, Abdullah Hehamahua. Abdullah Hehamahua dulu adalah dewan pengawas KPK.
Siswi SMP dan SMA itu hubungan seks di luar nikah hingga hamil. Bahkan mereka gugurkan kandungan.
"34 persen siswi di SMP dan SMA di seluruh Indonesia tidak gadis lagi. 34 persen. Mereka yang senang beberapa kali melakukan aborsi," kata Abdullah Hehamahua saat menjadi pembicara di STIE Wira Bhakti Makassar, Rabu kemarin.
Siswi SMP dan SMA itu hubungan seks didominasi dilakukan di rumah sendiri saat keluarga sudah meninggalkan rumah.
"Survei yang kedua hasilnya itu mendahsyatkan. Tempat yang aman melakukan seks bukan suami istri, bukan di hotel atau penginapan. Tapi di rumah sendiri," kata Abdullah mengutip hasil survei sebuah lembaga.
"Kenapa di rumah sendiri? Karena bapak kerja, ibu kerja, kakak kerja. Adik sekolah. Tempat yang aman di rumah sendiri," tambah Abdullah.
Selain itu, kata Abdullah yang juga diketahui merupakan mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa tempat lain untuk melakukan hubungan seks berada di Warung Internet (Warnet).
Hal ini ia ketahui berdasarkan hasil survei di salah satu warnet di Jakarta.
Di sana, kata Abdullah, banyak air mani yang ditemukan oleh petugas di atas karpet. Saat membersihkan warnet tersebut.
Baca Juga: Telak! Eks Penasihat KPK Sindir Penyusun TWK: Saat Kuliah Tak Lulus Pancasila!
"Hasil survei di Jakarta, di salah satu warnet petugas membersihkan karpet di temukan air mani di atas karpet. Kenapa? Malam hari warnet kan ada sekat (pembatas). Petugas ada di luar, mereka buka google terus memperaktekkan di situ," katanya.
Abdullah Hehamahua menilai bahwa sistem pendidikan nasional di Indonesia gagal.
Sebab, rata-rata pelaku korupsi yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai sekarang, 86 persen merupakan sarjana.
Sehingga, status pendidikan di Indonesia adalah koruptor.
"Pendidikan nasional kita itu gagal, maaf. Krisis korupsi, korupsi yang tadi 1.200 yang ditangkap KPK sampai sekarang 86 persen sarjana. Ada S1, S2 dan S3. Bahkan mayoritas dari mereka itu adalah S2 berarti status pendidikan kita ini adalah koruptor," ungkap Abdullah.
Persoalan tersebut, kata dia, dapat diselesaikan dengan cara yang sederhana. Melakukan perbaikan pada sistem pendidikan nasional dan sistem pemerintah.
Berita Terkait
-
Komnas Perempuan Catat 17 Kasus Perkosaan Libatkan Pejabat Publik
-
Komnas Perempuan Ungkap Dalih Nakes dan Polisi Sungkan Edukasi Hak Aborsi Korban Perkosaan
-
Komnas Perempuan Catat 225 Kasus Pemaksaan Aborsi, 90,7% Pelakunya Pasangan intim
-
Agensi Hong Min Gi Bantah Tuduhan Aborsi Paksa, Nona A Ungkap Bukti Terbaru
-
Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer: Kisah Kelam Perempuan Indonesia di Era Pendudukan Jepang
Terpopuler
- Sosok Arnold Aristoteles, Mantan Jenderal yang Dimarahi Menteri PU Dody Hanggodo
- Apakah Kulkas Harus Dimatikan saat Membersihkan Bunga Es? Begini Cara yang Benar
- 5482 Korban Keracunan MBG, Viral Ucapan Wapres Gibran: Bawa Bekal dari Rumah, MBG Jangan Dimakan
- 12 Pilihan Mesin Cuci Langsung Kering Tanpa Jemur
- Angka Hoki Shio untuk Menarik Rezeki dan Keberuntungan Finansial
Pilihan
-
Masinis Argo Bromo Anggrek Jadi Tersangka Kecelakaan Kereta di Bekasi
-
Jejak Aparat pada Kematian Pedagang Cermin saat Demo 27 Agustus 2026
-
Hasil Rapat Haji di Istana, Masa Tunggu Jadi 14 Tahun
-
Hasil Investigasi di Lapas Cibinong: Kulkas Berisi Miras hingga Perabotan Mewah Milik Kasi Kamtib
-
Bayi Dua Hari Ditinggalkan dalam Kardus, Tangisnya Bongkar Misteri di Depan Rumah Warga
Terkini
-
Kesempatan Ekstra 27.000 GarudaMiles Hanya Untuk Nasabah BRI Kartu Kredit Infinite Prioritas
-
Jalur Pendakian Torean dan Senaru Gunung Rinjani Tutup
-
DPRD NTB Minta Seluruh Pimpinan dan Pengajar Ponpes Tes Kejiwaan
-
Rekor Baru! 4 Bulan Tanpa Hujan, Wilayah Ini Jadi Paling Kering di Bali
-
Kakek 57 Tahun di Sumbawa Dicokok Polisi Usai Dilaporkan Cabuli Bocah 5 Tahun