SuaraBali.id - Data mengejutkan 34 persen anak SMP dan SMA tak perawan diungkap Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi, Abdullah Hehamahua. Abdullah Hehamahua dulu adalah dewan pengawas KPK.
Siswi SMP dan SMA itu hubungan seks di luar nikah hingga hamil. Bahkan mereka gugurkan kandungan.
"34 persen siswi di SMP dan SMA di seluruh Indonesia tidak gadis lagi. 34 persen. Mereka yang senang beberapa kali melakukan aborsi," kata Abdullah Hehamahua saat menjadi pembicara di STIE Wira Bhakti Makassar, Rabu kemarin.
Siswi SMP dan SMA itu hubungan seks didominasi dilakukan di rumah sendiri saat keluarga sudah meninggalkan rumah.
"Survei yang kedua hasilnya itu mendahsyatkan. Tempat yang aman melakukan seks bukan suami istri, bukan di hotel atau penginapan. Tapi di rumah sendiri," kata Abdullah mengutip hasil survei sebuah lembaga.
"Kenapa di rumah sendiri? Karena bapak kerja, ibu kerja, kakak kerja. Adik sekolah. Tempat yang aman di rumah sendiri," tambah Abdullah.
Selain itu, kata Abdullah yang juga diketahui merupakan mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa tempat lain untuk melakukan hubungan seks berada di Warung Internet (Warnet).
Hal ini ia ketahui berdasarkan hasil survei di salah satu warnet di Jakarta.
Di sana, kata Abdullah, banyak air mani yang ditemukan oleh petugas di atas karpet. Saat membersihkan warnet tersebut.
Baca Juga: Telak! Eks Penasihat KPK Sindir Penyusun TWK: Saat Kuliah Tak Lulus Pancasila!
"Hasil survei di Jakarta, di salah satu warnet petugas membersihkan karpet di temukan air mani di atas karpet. Kenapa? Malam hari warnet kan ada sekat (pembatas). Petugas ada di luar, mereka buka google terus memperaktekkan di situ," katanya.
Abdullah Hehamahua menilai bahwa sistem pendidikan nasional di Indonesia gagal.
Sebab, rata-rata pelaku korupsi yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai sekarang, 86 persen merupakan sarjana.
Sehingga, status pendidikan di Indonesia adalah koruptor.
"Pendidikan nasional kita itu gagal, maaf. Krisis korupsi, korupsi yang tadi 1.200 yang ditangkap KPK sampai sekarang 86 persen sarjana. Ada S1, S2 dan S3. Bahkan mayoritas dari mereka itu adalah S2 berarti status pendidikan kita ini adalah koruptor," ungkap Abdullah.
Persoalan tersebut, kata dia, dapat diselesaikan dengan cara yang sederhana. Melakukan perbaikan pada sistem pendidikan nasional dan sistem pemerintah.
Berita Terkait
-
Corpus Uterus: Menelusuri Rahim, Trauma Sejarah, dan Perlawanan Perempuan
-
Kritik Novel Bukan Perawan Maria: Antara Gagasan Berani dan Narasi Tanggung
-
Gugurkan Klaim Santriwati 'Hamil Tanpa Hubungan Badan', Polisi Tangkap Kiai di Pekalongan
-
Viral Santriwati Ngaku Hamil Tanpa Hubungan Intim, Logika Publik Berontak
-
Klarifikasi Ayu Aulia soal Rahim Diangkat, Bukan Cuma Karena Faktor Dihamili Bupati R
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
BMKG Imbau Warga Pesisir NTB Waspadai Potensi Banjir Rob
-
Mutasi Terbesar Polri: 17 Polwan Dipromosikan Jadi Kapolres
-
Belanja Daerah Bali Masih di Bawah 30 Persen, DJPb: Tolong Belanja Dipercepat
-
Potensi Perdagangan Karbon di Bali Rp1,7 Triliun
-
Kekeringan Ekstrem Landa Lombok Barat, 4.245 KK Krisis Air