Provinsi Padang, Jokowi Dicibir Telak Tak Lulus Wawasan Kebangsaan

SuaraBali.id - Presiden Jokowi dicibir tak lulus wawasan kebangsaaan gara-gara sebut Provinsi Padang. Padahal Padang adalah sebuah kota.

Kali ini Jokowi dalam pidatonya menyebut Provinsi Padang, yang langsung disebut aktivis Prodem sebagai bukti tak lulus Wawasan Kebangsaan.

Tes Wawasan Kebangsaan yang dimaksud anggota Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Nicho Silalahi ini, merupakan yang tengah menjadi perhatian dari anggota KPK yang tak lolos TWK. Hal tersebut langsung dikaitkan Nicho dengan kemampuan Jokowi yang tidak lulus TWK.

Menurut Nicho dalam pidato yang dibacakan Jokowi tersebut ada kata Provinsi Padang yang kemudian menjadi perhatian dan ramai.

Baca Juga: Bambang Widjojanto Sebut Pernyataan Jokowi Diabaikan Pimpinan KPK

“Wah ga lolos Test Wawasan Kebangsaan ini. Sejak kapan ada Provinsi Padang pak @jokowi?” Tulis Nicho Silalahi dikutip Hops.id melalui akun twitter @nicho_silalahi Rabu kemarin.

Dijelaskannya sejak kapan Padang menjadi provinsi seperti disebutkan dalam pidato Jokowi tesebut.

Tidak ada penetapan dan perubahan atas kota Padang yang telah menjadi Provinsi.

Pidato Jokowi Provinsi Padang seperti Bipang
presiden Jokowi membahas mengenai larangan mudik. Agar masyarakat yang tidak mudik bisa merasakan suasana kampung halaman, presiden pun menyarankan kepada masyarakat untuk memesan makanan khas daerah secara online.

“Bagi saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah, atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan Gudeg Jogja, Bandeng Semarang, Siomay Bandung, Pempek Palembang, Bipang Ambawang dari Kalimantan dan lain-lainnya, tinggal pesan. Dan makanan kesukaan akan diantar sampai ke rumah,” ujar Jokowi.

Baca Juga: Soal Provinsi Padang, Susi Apresiasi Istana Akui Jokowi Hanya Salah Sebut

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta maaf terkait pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam tayangan video yang mengajak masyarakat membeli aneka makanan khas daerah secara online karena adanya larangan mudik.